SERANG – Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengalihkan anggaran yang diefisiensi untuk program pembangunan jalan.
Ia juga meminta Pemprov Banten untuk mencoret segala bentuk anggaran kegiatan seremonial.
Fahmi mengatakan, jika Pemprov Banten harus dapat memprioritaskan program yang pro terhadap ralyat. Salah satunya tentang pembangunan infrastruktur di pelosok daerah.
“Keadilan pembangunan jalan perlu kita prioritaskan, bila perlu pos anggarannya ditambahkan. Karena infrastruktur jalan desa seperti di wilayah Lebak dan Pandeglang itu sangat membutuhkan supporting dari provinsi,” tegas Fahmi, Rabu (19/3/2025).
Pemprov Banten saat ini tengah melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2025. Efisiensi anggaran ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja.
Katanya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara transparan, guna memastikan tidak ada pos anggaran yang untuk masyarakat ikut dipangkas.
“Kami sepakat jika seluruh OPD maupun DPRD harus dapat melakukan efisiensi terhadap belanja yang sifatnya seremonial saja. Tentu, DPRD Banten siap untuk menjalankan Inpres itu dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas anggota DPRD,” katanya.
Politisi Golkar ini kembali menegaskan jika tidak boleh ada program yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat Banten seperti bantuan sosial, anggaran pendidikan, maupun infrastruktur yang dipotong.
Bahkan, Fahmi meminta agar pos anggaran seremonial dapat dialihkan untuk pembangunan inftastruktur di pelosok desa.
Sebab, kata Fahmi, saat ini masih terdapat ketimpangan sosial dan pembangunan yang cukup jelas terpotret antara wilayah Banten Selatan dan Utara akibat kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tentu harus dapat segera teratasi guna menjadikan Banten lebih maju.
“APBD tentunya harus pro terhadap rakyat, kami pada prinsipnya memberikan supporting atau mendukung penuh setiap program pembangunan yang sifatnya kerakyatan,” kata Fahmi.
Tim Redaksi
