SERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten mengadakan sosialisasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan desa untuk pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hal itu dilakukan agar pembangunam desa lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Plt Kepala DPMD Provinsi Banten, Usman Ashidiqi Qohara mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memfasilitasi desa-desa melakukan penyusunan RKPDes.
“Kita berikan support, fasilitasi desa dalam perencanaan. Dan itu yang paling utama. Karena, perencanaan menjadi salah satu faktor penting di dalam (pembuatan) RKPDes,” kata Usman usai sosialisasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan desa tahun 2023 di Aula DPMD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (23/5/2023) lalu.
Usman menjelaskan, jika perencanaan sudah baik, maka pembangunan dan keuangan desa juga akan baik.
“Kita berharap dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan desa,” jelasnya.
Secara umum, lanjut Usman, pihaknya menilai sejauh ini belum ditemukan adanya masalah dalam proses perencanaan RKPDes. Meski begitu, Pemprov Banten berharap ke depan dalam setiap tahapan pembahasan RKPDes bisa lebih maju lagi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.
“Kita (berikan) edukasi ke masyarakat dan pihak-pihak yang mengelola keuangan desa. Kita minta setiap tahun (pembahasan RKPDes) berkembang. Bahkan ke depan digitalisasi, karena dengan memanfaatkan teknologi potensi adanya (penyalahgunaan keuangan desa) tidak terjadi,” ucapnya.
Diketahui, pada Juni 2023 nanti seluruh desa akan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas RKPDes. Dimana salah satunya mereview dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
“Makanya kita siapkan langkah-langkah ini. Agar apa yang diharapkan desa dan apa yang diharapkan Pemprov Banten sesuai dan pelaksanaan RPJMDes tidak ada masalah,” ujarnya.
Usman juga berharap, dalam membahas RKPDes dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
“Jadi saat tim failitasi kelompok masyarakat sehingga mendapatkan gambaran masalah riil dan program riil yang dibutuhkan. Jangan sampai tim RPJMDes hanya kerja di atas meja tanpa melibatkan masyarakat secara partisipatif,” tutupnya. (ADV)
