SERANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menilai keberadaan Rumah Dataku sangat penting dalam mensejahterakan Rakyat. Dimana Rumah Dataku dapat digunakan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan.
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, secara fungsi, Rumah Dataku menjadi pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro.
“Pemanfaatan data di tingkat mikro itu meliputi identifikasi, pengumpulan, memverifikasi dan memenfaatkan data kependudukan yang bersumber dati, okeh dan untuk masyarakat sebagai basis informasi untuk intervensi p3mbangunan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nina dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Rumah Data Kependudukan di Aula DP3AKKB Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, Nina menjelaskan, secara konseptual merupakan program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intervensi sosial berdasarkan partisipasi masyarakat yang didukung peran strategis data.
“Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan kondisi masyarakat yang kompleks ke dalam gambaran data. Dan kemudian melalui keterlibatan masyarakat menyediakan skema intervemsi dalam proses percepatan pembangunan di tingkat lokal,” ucapnya.
Dijelaskan Nina, secara teknis tujuan besar Rumah Dataku ditempatkan dalam skema interaksi yang kompleks antara berbagai tingkatan yaitu BKKBN dan perwakilan provinsi, OPD KB provinsi, kabupaten/kota, relasi lintas institusi pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dan masyarakat dimana program ini dijalankan.
“Secara normatif, Rimah Dataku berhadapan dengan dampak yang durasakan masyarakat dari berjalannya program tersebut,” jelasnya.
Nina menyebut, Rumah Data Kependudukan saat ini sudah ada di 899 Kampung KB yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Meski begitu, jumlah tersebut belum selaras dengan mekanisme pencatatan, pengendalian dan evaluasi yang baik.
“Hal ini terlihat belum adanya evaluasi program Rumah Dataku yang bukan hanya menaungi tata cara evaluasinya, namun juga mengenai pembagian keqenanhan antar stakeholder. Semua data yang masuk ke dalam sistem pelaporan Kampung KB saat ini hanya dari jumlah pendirian yang kemudian dilaporkan oleh provinsi,” katanya.
“Hal ini juga diartikan pelaporan ini hanya menggambarkan jumlah Rumah Dataku yang telah berdiri secara kuantitatif. Namun belum dapat mereoresentasikan kondisi berjalannya Rumah Dataku dan bagaimana proses program yang telah dilakukan,” sambungnya.
Berdasarkan informasi, Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenal dengan Rumah Dataku berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB. Dimana, Rumah Dataku tersebut memiliki urgensi dan manfaat bagi masyarakat di kampung tersebut.
Dimana Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana), serta pembangunan sektor terkait upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
“Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program Bangga Kencana ke masyarakat dengan mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga dengan membangun karakter bangsa melalui keluarga kecil bahagia sejahtera,” jelas Nina. (ADV)
