SERANG – Polemik kasus dugaan korupsi pengadaan masker dan intimidasi bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten terus bergulir. Bahkan, dua maslah itu juga mendapat perhatian publik.
Diketahui, dalam kasus dugaan pengadaan masker KN94 untuk tenaga kesehatan pada 2020, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tiga tersangka. Dimana salah satunya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinkes Provinsi Banten yakni LS, sedangkan dua lagi merupakan pihak swasta.
Tak berselang lama dari proses penetapan tersangka oleh Kejati Banten, sebanyak 20 pejabat di lingkungan Dinkes Provinsi Banten ramai-ramai menyatakan mengundurkan diri dari jabatan. Bahkan salah satu poin yang menyebabkan mereka mengundurkan diri karena adanya intimidasi, sehingga merasa tertekan.
Komisi V DPRD Banten tak tinggal diam dengan adanya dua polemik tersebut. Dimana, hari ini, Kamis (3/6/2021), mereka langsung memanggil Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti untuk dimintai klarifikasinya.
Berdasarkan pantauan BantenNews.co.id, pertemuan antara Komisi V dengan Dinkes dilakukan di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, itu dimulai sekura pukul 10.00 WIB dan berjalan tertutup. Pertemuan itu sendiri berakhir sekira pukul 13.30 WIB.
Sementara Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti yang ditemui awak media usai pertemuan tidak banyak bicara. Begitupun saat dicecar pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan masker dan intimidasi terhadap bawahannya tak banyak kata yang terucap dari perempuan berhijab itu.
“Nanti ada waktunya, nanti ada waktunya,” singkatnya.
Lebih lanjut ketika kembali dicecar wartawam terkait dua kasus tersebut, Ati memilih menghundar dan berlari menujuk kendaraan yang telah menunggu di depan pintu masuk DPRD Banten. (Mir/Red)
