PANDEGLANG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto enggan berkomentar banyak terkait netralitas kepala desa (Kades) dan perangkat desa (perades) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati yang tinggal menghitung hari.
Padahal, beberapa waktu ke belakang banyak laporan yang masuk ke Bawaslu terkait netralitas Kades dan Perades. Belum lama ini di Kabupaten Pandeglang, 4 orang Sekretaris Desa (Sekdes) dan 1 orang pendamping desa dilaporkan ke Bawaslu Pandeglang karena berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon sambil mengacungkan jarinya.
Sempat viral juga sebuah video di kantor desa yang ada di Kecamatan Banjar, ibu-ibu dipandu untuk menyanyikan yel-yel salah satu paslon saat pembagian bantuan sosial (bansos) beras.
Bahkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang resmi dilaporkan dan sempat dinyatakan jadi tersangka karena diduga mendukung salah satu pasangan calon gubernur, namun perkara tersebut dihentikan lantaran penyidik kekurangan alat bukti.
Saat ditanya wartawan terkait sikap dan perintahnya agar Kades dan Perades netral pada Pilkada malah dirinya enggan untuk diwawancara dan meminta untuk ditanya soal kunjungannya ke Pandeglang saja.
“Ah ga usah, saya ini Menteri masa wawancara Pilkada ga usah,” ucapnya, Jumat (15/11/2024).
Padahal wartawan sempat menyinggung beberapa Kades dan Perades serta pendamping desa yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak netral dan memihak kepada salah satu calon. Ia beranggapan bahwa Pilkada urusannya partai politik bukan dia.
“Itu urusannya partai politik,” singkatnya.
Penulis : Memed
Editor : TB Ahmad Fauzi
