SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berkeyakinan bantuan sosial (bansos) barupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dapat memperkuat ekonomi masyarakat di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.
Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap dengan disalurkannya bansos JPS dapat mengurangi beban masyarakat.
“Secara umum manfaat bansos itu bagaimana KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau mayarakat yang kurang mampu dapat berkurang bebannya. Artinya, bansos yang dikeluarkan pusat maupun daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan KPM,” kata Nurhana saat menjadi narasumber dalam Webinar dengan tema ‘bansos, membangkitkan daya beli masyarakat di tengah pandemi’ yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten, Rabu (2/12/2020).
Meski begitu, Nurhana mengakui, dalam penyaluran bansos banyak menemui kendala. Salah satunya terkait data penerima manfaat. “Kendala pertama pada awal (penyaluran) bansos itu terkait data. Bahwa data menjadi masalah krusial dalam proses penyaluran. Karena saat (pandemi) Covid ada, seluruh kabupaten/kota secara serempak melakukan pendataan. Data yang begitu banyak tentunya harus melalui verifikasi dan validasi (verivali). Jadi ngga boleh ada data yang double (ganda), makanya harus hati-hati memverifikasinya,” jelasnya.
Proses verivali yang dilakukan, lanjut Nurhana, agar penerima manfaat tidak menerima dua bansos. Diketahui, pemerintah pusat juga memberikan bansos bagi warga yang terdampak Covid-19. “Kalau sudah terima bansos dari pusat ngga boleh lagi menerima dari provinsi atau yang kita kenal sebagai JPS. Begitu pula sebaliknya yang sudah menerima JPS tidak boleh menerima (bansos) dari pusat, apapun bentuknya,” ujarnya.
Nurhana menyebut, setidaknya terdapat lima catatan penting dalam penyaluran bansos. Petama, bansos menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan dalam masa pandemi. Kedua, masalah data menjadi permasalahan utama. Ketiga, pemerintah harus dapat memperluas cakupan penerima manfaat. Keempat, stimulus bansos selama Covid-19 belum signifikan. (Mir/Red)
