SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten menilai farmasi menjadi salah satu pilar penting dalam bidang kesehatan. Untuk itu, perlu adanya penguatan dalam administrasi perzinan dan distribusi obat-obatan sehingga aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, dalam era globalisasi, farmasi menjadi salah satu pilar penting dalan meningkatkan kualitas obat-obatan dan alat kesehatan dalam menunjang fasilitas kesehatan.
“Dengan falmakes (farmasi dan alat kesehatan, red) yang baik akan berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Ati usai membuka kegiatan pembinaan pengawasa perizinan pedagang besar farmasi dan pelaporan e-report PBF di Aula Dinkes Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (26/2/2024).
Lebih lanjut, Ati mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendorong perusahaan dan distributor farmasi untuk berkembang. Selain itu juga, Pemprov Banten berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku industri farmasi.
“Kalau melihat dengan adanya perizinan satu pintu (OSS, red) dapat mempermudah pengusaha (di bidang farmasi) untuk lebih berkembang. Selain itu juga, kami ingin menciptakan iklim investasi yang baik dan aman di Banten,” ungkapnya.
Untuk itu, Ati juga mendorong para pelaku industri farmasi agar tetap mentaati aturan.
“Industri bidang kesehatan itu kan berbasis resiko. Dimana ratusan perusahaan dan distributor farmasi harus mentaati aturan salah satunya mempunyai sertifikat distribusi, sehingga kualitas (obat-obatan) yang didagangkan harus benar-benar aman bagi konsumen,” ucapnya.
Ati menjelaskan, dalam proses pembinaan pengawasan perizinan usaha perdagangan farmasi, Dinkes Provinsi Banten mempunyai tugas dan kewajiban dalam memberikan pemahaman bagi para pelaku indistri di bidang kesehatan.
“Industri yang berkaitan dengan obat-obatan, barang habis pakai merupakan salah satu (industri) berbasis resiko. Dan kebanyakan distributor cabang yang mengurus izin agak kesulitan. Dan kami hadir dalam memberikan pemahaman agar industri ini bisa berjalan dengan baik dan mendorong bagaimana investasi bisa berjalan baik dan benar,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ati, pihaknya juga mendorong para pelaku industri tersebut untuk memberikan laporan digital (e-report) PBF. Hal itu sebagai bagian pemerintah dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah kebijakan bidang kesehatan, khususnya farmasi ke depan.
“Kalau (lihat) hasil e-report sekarang semuanya bagus leporannya. Dan memang ini penting agar kita bisa menganalisa, mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan farmasi kesehatan,” ucapnya.
Untuk itu, menurut Ati, pembinaan kepada seluruh perusahaan dan distributor juga upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin obat-obatan yang diperdagangkan aman dikonsumsi masyarakat. (ADV)
