
CILEGON – Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun belum lama ini menerima kunjungan silaturahmi sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RW, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan beberapa tokoh perempuan di lingkungan.
Kedatangan sejumlah kelompok tokoh tersebut ke kediaman politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belakangan diketahui dalam rangka menyampaikan berbagai aspirasi dan kondisi sarana prasarana di lingkungan.
“Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dengan berbagai kegiatan memakmurkan masjid, kegiatan menumbuhkan dan mengoptimalisasi peran warga di masyarakat,” ungkap Uyun.

Dipaparkan Uyun, persoalan kondisi infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas di lingkungan pun turut menjadi aspirasi yang disampaikan warga kepadanya. Seperti menyangkut upaya keselamatan warga yang biasa melalui lintasan kereta api, hingga infrastruktur badan jalan lingkungan.
“Warga meminta agar palang pintu kereta api segera disediakan untuk semua titik jalan yang menjadi perlintasan kereta api. Termasuk perbaikan jalan lingkungan agar terbebas dari limpahan dan genangan air, terlebih jika curah hujan sangat tinggi yang dapat potensi banjir. Serta adanya perawatan jalan aspal secara rutin, agar jalan selalu baik,” terang Uyun.

Berbagai aspirasi warga melalui sejumlah perwakilan tokoh itu pun menurut Uyun merupakan hal yang wajar. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rakyat yang telah menginisiasi dan memperjuangkan pembangunan sejumlah palang pintu di lintasan kereta api di Kota Cilegon, Uyun pun segera mengapresiasi peran aktif warga tersebut.
“Sudah menjadi kewajiban saya tentu untuk mengakomodir seluruh aspirasi warga. Dan ini tentu akan segera saya sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya agar aspirasi menyangkut perbaikan sarana dan prasarana lingkungan penunjang aktivitas warga ini dapat segera menjadi perhatian,” jelas Uyun.
(Advertorial)