SERANG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tranggono bersama jajaran Forkopimda menerima Kunjungan Ketua dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (7/7/2022).
Kunjungan yang dibalut dalam diskusi itu dilakukan juga bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, Akademisi serta Tokoh Masyarakat Banten yang dipandu langsung oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan didampingi oleh Pj Sekda Banten M Tranggono.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dengan tenaga honorer. Tranggono meminta agar Pemerintah Pusat bisa menunda terlebih dahulu kebijakan rencana penghapusan honorer pada tahun 2023 nanti. Hal itu dikarenakan, saat ini peran honorer dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah sangat besar sekali.
Dalam kesempatan yang sama, Tranggono mengatakan selama dua bulan lebih memimpin Banten, Pj Gubernur Banten fokus penanganan stunting dan gizi buruk yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi.
Lalu pencanangan fakta integritas ASN, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan pendidikan dan penyiapan generasi pelajar Banten dalam menghadapi perkembangan IT yang begitu pesat.
“Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Al Muktabar menggagas SMA Negeri Metaverse, sebagaimana yang telah dilakukan di Kampus Harvard University untuk menciptakan programer komputer yang handal,” ujarnya.
Diungkapkan Tranggono, indeks partisipasi sekolah di Provinsi Banten saat ini baru mencapai 65 persen lebih. Oleh karena itu, dengan Program pembelajaran SMA yang efektif ini, diharapkan seluruh masyarakat Banten bisa mendapat akses pendidikan yang mudah dan terjangkau.
“Karena dengan metode ini, sebagaimana yang dilakukan di Harvard University bisa mencetak 10 ribu programmer. Kalau ini terlaksana di Banten, bisa menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Sehingga dampak dominonya akan berpengaruh juga pada sektor lain seperti peningkatan angka IPM,” ucapnya.
Hal lainnya, Tranggono mengungkapkan hubungan baik di internal Pemprov Banten, Forkopimda maupun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sejauh ini cukup terjaga dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan sudah berjalannya berbagai program yang dilakukan oleh Pemprov Banten berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Di internal Forkopimda, kita intens melakukan koordinasi baik dengan Polda, Kejati maupun Korem berkenaan dengan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan,” ujarnya.
Ketua komite I DPD RI Fachrul Razi dalam pemaparannya menjelaskan, kedatangan dirinya bersama rombongan ke Provinsi Banten ingin menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi Pemerintah Daerah (Pemda) serta perkembangannya yang saat ini banyak dijabat oleh seorang Pj (Penjabat).
“Tapi mendengar pemaparan dari Pak Sekda tadi, sepertinya roda pemerintahan di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, apalagi ada terobosan baru yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan di Banten,” katanya.
Terkait dengan persoalan honorer, lanjutnya, itu sudah menjadi konsentrasi kerja Komite I DPD RI. Pihaknya mengaku sudah menerima banyak masukan baik dari guru maupun honorer, terkait dengan kebijakan di atas. (Red)
