CILEGON – Anggota Komisi III DPR Kota Cilegon, Rahmatulloh menilai tunjangan Rp1 juta untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang dicanangkan Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta saat kampanye akan sulit terealisasi.
Ini lantaran Pemkot Cilegon memiliki mega proyek yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang membutuhkan anggaran begitu besar. Mega proyek tersebut di antaranya Jalan Lingkar Utara (JLU), Pelabuhan Warnasari, Sport Center dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
Kecuali, kata dia, Helldy-Sanuji menyetop seluruh mega proyek yang sudah dicanangkan pada RPJMD yang disusun Walikota Cilegon sebelumnya. Sehingga anggaran untuk mega proyek tersebut dialihkan ke program yang dibuat Helldy-Sanuji.
“Namun ini kan tidak mudah karena Helldy-Sanuji harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, apakah bisa mega proyek tersebut dihapuskan,” terangnya kepada BantenNews.co.id, Senin (8/3/2021).
Dia meminta bahwa Helldy-Sanuji yang merupakan kepala daerah yang baru harus meninjau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon bila ingin menjalankan program yang tertuang dalam kampanye.
“Apakah programnya masih tertuang atau tidak. Jika program pemerintah sebelumnya itu akan dihapuskan harus mengikuti aturan Kementerian Dalam Negeri atau Bappenas, apakah juga itu diperbolehkan atau diikutsertakan. Soal nanti pelaksanaannya dilaksanakan atau tidak terserah kepala daerahnya,” terangnya.
Selain harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, Helldy-Sanuji juga harus bisa meyakinkan 40 Anggota DPRD Kota Cilegon jika program untuk tunjangan RT dan RW tersebut ingin terealisasi.
“Kalau bisa minimal mendapatkan dukungan 21 orang anggota dewan maka bisa terealisasi, kalau tidak ya sulit terealisasi,” tandasnya.
Sebab itu, kata dia, Helldy-Sanuji harus bisa mengajak bicara anggota DPRD Kota Cilegon untuk memuluskn seluruh programnya.
“Saya kira Walikota harus mengajak bicara terhadap anggota DPRD yang ada di fraksi supaya programnya bisa terlaksana. Tinggal lobi-lobi saja. Kalau saya sih sepakat bisa dilaksanakan karena memungkinkan dan APBD selayaknya dikembalikan ke masyarakat. Namun harus dihitung secara keseluruhan dan disampaikan ke DPRD bahwa program Walikota soal kenaikan tunjangan RT dan RW itu memungkinkan atau tidak,” katanya.
Sementara itu Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengaku optimis tunjangan untuk RT dan RW tersebut bisa terealisasi. Sebab pihaknya sudah menghitung secara detail.
“Saya kira APBD kita sanggup. Kan kita sudah menghitung rinciannya,” ucapnya.
(Man/Red)
