CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh meminta agar Walikota/Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo membuat gebrakan dalam program 100 hari kerjanya. Hal ini guna menunjukkan kinerja kepala daerah baru tersebut dalam pembangunan kota industri kedepannya.
“Kami berharap 100 hari Robinsar-Fajar kedepan ada kebijakan populis yang bisa jadi gebrakan,” ujar Rahmatulloh, Rabu (27/2/2024).
Politisi PAN itu juga berharap Robinsar-Fajar ada perbedaan program signifikan bila dibandingkan kepala daerah Cilegon sebelumnya.
“Kita DPRD berharap ada perbedaan dan lebih terasa ke masyarakat. Apapun bentuknya, demi kemajuan Cilegon kami siap mendukung,” katanya.
Rahmatulloh menjelaskan bahwa Robinsar-Fajar memiliki 17 program janji kampanye. Program ini nantinya bakal dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 sebagai acuan arah pembangunan Kota Cilegon.
Namun demikian pihaknya belum menerima draf atau usulan penyusunan RPJMD Robinsar-Fajar.
“Sejauh ini saya yang di Bapemperda belum ada pemberitahuan dari pimpinan atau surat dinas dari pimpinan DPRD ke Bapermperda soal pengajuan pembahasan RPJMD. Memang kita lagi menunggu, bahkan saya sudah gatal pengen membaca draft materi dari Raperda RPJMD itu sendiri mau seperti apa yang direncanakan oleh Bappeda dan kepala daerah yang terpilih ini? Karena mau tidak mau ini ada kaitannya dengan Instruksi Presiden tahun 2025 soal efisiensi anggaran,” ujar Rahmatulloh.
Dia menuturkan bahwa secara otomatis apa yang sudah direncanakan pada janji kampanye Robinsar-Fajar bakal masuk ke dalam RPJMD 2025-2030.
“Janji kampanyenya kan ada 17 program, nah yang 17 item itu apa saja, kalau bicara volume atau kriteria seperti apa, bisa menyesuaikan kemampuan daerah kaitan dengan kebijakan pusat hari ini apa enggak? Saya yakin dengan janji kampanye yang disampaikan kemarin ada pengurangan soal besaran dan arah kebijakan yang lain. Kalau programnya mungkin ketujuh belasnya bisa masuk, tapi volumenya saja yang mungkin berkurang karena menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi itu. Jadi yang skala prioritas saja yang volumenya lebih banyak karena kalau dipaksakan khawatir di ujung masa jabatan tidak tercapai,” paparnya.
Dia menyatakan bahwa 17 program janji kampanye Robinsar-Fajar cukup banyak menyedot anggaran Pemkot Cilegon. Sehingga perlu dipilah agar tak terlalu membebani anggaran.
“Misalnya soal honor-honor kan akan ada kenaikan tambahan. Boleh saja itu dilakukan, tetapi porsinya tidak sekaligus, harus bertahap, dibagi berapa termin gitu misalnya,” katanya.
Dia menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan draf RPJMD Robinsar-Fajar dari Pemkot Cilegon.
“Harus secepatnya supaya arah kebijakan pemerintah daerah yang baru ini supaya tersusun saja dan jelas. Kita juga dalam waktu dekat harus mengubah APBD perubahan,” katanya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin
