CILEGON – Ratusan warga pensiunan PT Krakatau Steel (KS) dan KS Grup menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Plant Site PT KS, Rabu (31/1/2024). Diketahui, aksi unjuk rasa itu digelar dalam rangka menuntut kepada PT KS agar mengembalikan hak pensiun secara penuh.
Para pensiunan PT KS dan KS Grup tersebut mengeluhkan kebijakan perusahaan yang menghapus kenaikan 5 persen dana pensiun setiap tahunnya.
Anggota Tim Kecil PPKS, Leopold Sitompul mengatakan aksi unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan oleh warga pensiunan PT KS sejak Agustus 2023 kemarin. Tercatat, warga pensiunan PT KS dan KS Grup yang tergabung dalam PPKS sebanyak 6.000 orang.
“Ini masih kelanjutan kita unjuk rasa dari yang pertama kali kita unjuk rasa di kantor KS di Wisma Baja Jakarta bulan Agustus dan diterima oleh Direktur Utama Krakatau Steel. Kemudian karena belum direspon, Oktober kemarin kita unjuk rasa ke kantor BUMN dan diterima dan audiensi, tapi belum bisa ketemu dengan Menteri BUMN maupun wakilnya. Sampai sekarang belum ada respon seperti yang kami harapkan dan gak jelas sampai seperti apa,” katanya.
Leopold mengungkapkan, dalam aksi unjuk rasa itu warga pensiunan PT KS dan KS Grup menuntut agar perusahaan yang dulu menjadi tempat mereka bekerja agar segera memberikan hak pensiun secara penuh.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi PT KS menunda-nunda atau bahkan tidak memberikan hak pensiun secara penuh kepada para pensiunannya karena perusahaan telah mendapatkan keuntungan sejak 2020 hingga 2023 akibat menghapus kenaikan 5 persen dana pensiun setiap tahun.
“Dengan dihapusnya 5 persen ini, PSL ini, kewajiban jangka panjang pendiri KS ini terhapuslah sebesar 100 juta USD atau sekitar Rp1,5 triliun lebih. Gede banget, bayangin yang tadinya sebenarnya di keuangan KS itu yang kami lihat rugi, tapi dengan masuknya Rp1,5 triliun ini sebagai pendapatan yang lain langsung untung besar. KS untung, tapi pensiunan korban,” ungkapnya.
Namun, yang lebih mengecewakan dan menyakitkan bagi warga pensiunan PT KS dan KS Grup ini, kata Leopold, perusahaan baja tersebut masih bisa membayar hutang kepada sejumlah pihak, namun pensiunannya diabaikan.
“Memang hutangnya besar puluhan triliun, tapi yang ke perusahaan-perusahan kreditor itu dibayar, ke kami kok malah dihapus yang akhirnya jadi korban. Kalau pensiunan kan manusia, mestinya diutamakan,” ujarnya.
Sejauh ini, Leopold menyampaikan pihak PT KS jika dituntut selalu mengaku bahwa perusahaan tengah dalam titik nadir yang sebenarnya bertolak belakang dengan laporan keuangannya yang mengalami keuntungan.
“Mereka bilang tapi uangnya gak ada. Jangan kita suruh mikir uangnya ada apa enggak ada, tapi di laporan keuangan itu bener atau bohong. Jadi ada atau gak ada uang, tapi ada untung ya dikembalikan lah hak kami,” ucapnya.
“Kita menuntut yang 5 persen itu dikembalikan dan dibayar dari awal dia diberlakukan ke kami dan itu kami minta dirapel,” tutup Leopold. (Mg-STT/Red)
