SERANG – Aksi demonstrasi memperingati HUT ke-24 Provinsi Banten di depan Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (4/10/2024), berakhir ricuh.
Bahkan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda untuk Rakyat (Ampera) mengalami luka-luka usai bentrok dengan aparat Kepolisian dan Satpol PP yang menjaga jalannya aksi.
Kericuhan bermula ketika ratusan aktivis berupaya memasuki area KP3B, bahkan gerbang utama berhasil dibobol mahasiswa. Aparat Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga pun mau tak mau menghalau aktivis untuk tidak masuk lebih jauh ke areal gedung perkantoran, dan bentrokanpun tak bisa dihindarkan.
Sementara, aksi refleksi HUT Banten ini juga merupakan ketidakpuasan mahasiswa dimana pada umur ke-24 tahun masih banyak probelmatika yang terjadi. Bahkan, massa Apmpera juga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten gagal mensejahterakan rakyat.
Seperti disampaikan Humas Ampera, Abroh Nurul Fikri yang menilai, hingga kini tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di Provinsi Banten.
“Mulai dari tingkat pengangguran terbuka yang selalu menempati urutan ter- atas dalam skala nasional, kemiskinan ekstrem dan pelayanan umum yang tidak sama sekali melayani masyarakat Banten,” katanya.
Di sektor pendidikan, lanjut Fikri, statistik masyarakat Banten yang bisa mengakses pendidikan tinggi hanya 27 persen. Hal ini menjadi bukti semakin sulitnya akses pendidikan berdampak pada keseimbangan kemajuan daerah.
“Kemudian permasalahan infrastruktur juga masih menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini dimana masih banyak ketimpangan
pembangunan di daerah di Provinsi Banten, kemudian permasalahan kesehatan,” ucapnya.
Pemprov Banten di era Al Muktabar memilik program prioritas tentang penanganan stunting dan gizi buruk. Akan tetapi pada praktiknya hingga saat ini Provinsi Banten masih mengalami peningkatan angka stunting dan gizi buruk yang signifikan.
“Belum lagi permasalahan fasilitas kesehatan, Banten masih jauh dari kata layak dalam sektor peningkatan fasilitas kesehatan membuat pelayanan kesehatan di Banten menjadi buruk. Pemerintah daerah juga terkesan tidak peduli dengan kondisi penyelesaian permasalahan kesehatan masyarakat di provinsi Banten,” ujarnya.
“Persoalan perampasan lahan juga masih sering terjadi seperti penjualan aset negara, mega korupsi kasus Situ Ranca Gede yang sampai detik ini masih belum terselesaikan. Praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme juga masih menjadi persoalan pelik yang terjadi di provinsi Banten ini dan sudah menjadi watak pejabat di Banten semenjak Banten memisahkan diri dari Jawa Barat,” sambungnya.
Dari sisi kebijakan anggaran, pihaknya menilai, Provinsi Banten juga tidak sepenuhnya terealisasi dan terkesan
tidak di distribusikan untuk pembangunan kebutuhan masyarakat Banten. Sehingga Banten masih mengalami ketertinggalan.
“Dampak dari UU Cipta Kerja masih menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat terutama sektor buruh, kemudian juga UU ini menjadi penghambat tidak berfungsi perda
Banten. Kenaikan harga bahan pokok dan laju inflasi juga masif terjadi di Provinsi Banten, parahnya ini tidak di sesuaikan dengan upah yang layak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya menilai, Provinsi Banten dipimpin oleh Pj Gubernur Al Muktabar yang bukan dari pilihan rakyat berimbas kepada permasalahan yang tidak terselesaikan bahkan cenderung terus bertambah.(Mir/Red)
