SERANG – Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data warga miskin. Hal itu karena Banten selain dekat dengan ibukota negara tapi juha menjadi provinsi yang paling banyak menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menilai, hingga kini persoalan data warga miskin masih carut marut.
“Kami ingin Banten paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Apalagi Banten kan dekat dengan ibukota, banyak menerima bansos baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Yandri, usai melakukan kunjungan terkait penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).
Jika verifikasi dan validasi dapat dilakukan cepat, menurut Yandri, Banten bisa menjadi roll model bagi daerah lain. “Kalau ini bisa dilalui insya Allah (daerah) yang lain bisa ikuti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan, Komisi VIII menganggap persoalan penyaluran bansos Covid-19 yang disalurakn oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Khusunya pada persoalan pendataan.
Meski begitu, untuk Banten, pihaknya menilai proses oendataan sudah berjalan dengan baik. “Walaupun masih ada masalah tapi itu tidak terlalu besar. Bantuan juga sudah disalurkn dengan baik. Yah ke depan kita minta perbaiki kekurangannya,” katanya.
Dirinya menegaskan, proses penyaluran bansos harus tepat sasaran. “Jangan sampai yang tidak berhak malah dapat. Yang berhak malah tidak menerima. Jangan sampai ASN dan anggota dewan menerima, walaupun cuma 10 sampai20 orang tapi itu kan menjadi ada rasa ketidakadilan. Makanya perlu kerjasama seluruh pihak dari masyarakat, RT/RW, pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat,” jelasnya.
Yandri mengaku, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan masukan untuk kembali dirapatkan dengan empat kementerian yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
“Komisi VIII akan rapat dengan empat menteri bukan hanya soal Covid tapi juga soal bansos, terkait verifikasi dan validasi data itu kan Mensos, Mendagri punya jangkauan sampai desa, Bappenas yang merancang pembangunan di Indonesia termasuk anggaran, Mendes PDT itu ka ujung tombaknya oara kepala desa,” paparnya. (Tra/Mir/Red)
