Beranda Politik Dana Bergulir Jadi Cara Ratu-Badri Kembangkan UMKM di Kota Serang

Dana Bergulir Jadi Cara Ratu-Badri Kembangkan UMKM di Kota Serang

Calon Walikota Serang, Ratu Ria Maryana

SERANG – Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 01, Ratu Ria Maryana – Subadri Ushuludin berjanji akan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat Kota Serang agar dapat menjalankan usahanya. Janji tersebut diramu dalam bentuk program dana bergulir.

“Kemudahan akses pelatihan dan permodalan merupakan salah satu resep yang kami tawarkan. Skema yang kami buat pun insya Allah konkret, yakni memberikan dana bergulir dengan nama Ceria Preanur,” kata Calon Walikota Serang, Ratu Ria Maryana, Rabu (6/11/2024).

Ratu Ria mengatakan, pemberian dana bergulir tersebut akan dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Serang, yang nanti akan pihaknya bentuk jika terpilih. Sehingga, hubungan yang nantinya akan terbangun antara LKM dan masyarakat, adalah Business to Business.

“Jadi masyarakat yang ingin berwirausaha atau yang punya usaha dan butuh modal, bisa mengajukan permodalan ke sana,” ujarnya.

Sebelum modal diberikan, jelas Ria, akan ada tahapan pelatihan dan analisa kelayakan usaha, sehingga usaha yang dilakukan oleh para penerima manfaat akan benar-benar berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, Ria menegaskan bahwa program pengembangan UMKM yang pihaknya jalankan, tidak akan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melainkan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang saat ini masih rendah.

“Dari situ nantinya akan tumbuh lapangan pekerjaan baru, yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Serang. Kami juga tegaskan bahwa UMKM tidak akan menjadi sarana untuk meningkatkan PAD, namun untuk meningkatkan LPE. Karena, UMKM harus didukung, bukan justru dibebankan pajak dan retribusi yang besar,” terangnya.

Ria pun menjelaskan mengapa program tersebut dibuat murni sebagai bisnis, bukan bantuan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya jika diberikan gratis, maka pemkot akan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan.

“Karena nanti bantuan modal tersebut akan dianggap sebagaimana bansos yang penggunaannya terserah kepada penerima manfaat. Kami tidak ingin seperti itu, kami ingin program ini tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujarnya.

(Dhe/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News