Beranda Pemerintahan Covid-19 Masih Menghantui, Pemkot Cilegon Klaim Sudah Bahas Pengisian Kepala Dinkes

Covid-19 Masih Menghantui, Pemkot Cilegon Klaim Sudah Bahas Pengisian Kepala Dinkes

Walikota Cilegon, Edi Ariadi. (Foto : Gilang)
FollowWhatsApp Channel BantenNews.co.id untuk Berita Terkini

CILEGON – Kekosongan pejabat eselon II akan kembali dialami Pemkot Cilegon pada tahun 2020 ini. Per 1 Juni 2020 mendatang, Pemkot yang masih terus berjuang dalam penanganan wabah pandemi virus corona atau Covid-19 harus kehilangan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) sekaligus Plt Direktur RSUD Cilegon, Arriadna yang akan memasuki masa purna tugas.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana kekosongan itu dengan mempersiapkan pejabat pengganti mengingat keterbutuhan daerah dalam penanganan wabah virus tersebut.

“Kalau untuk jabatan dia sebagai Kepala Dinkes, itu kan nanti sesuai dengan regulasi. Apakah dimungkinkan ngga kalau ditarik ke atas, siapalah (pejabat setingkat eselon II yang akan mengisi sementara-red). Nah kalau di RSUD, itu kan harus dokter ya, nanti kita akan lihat kompetensi mana yang paling pas, baik itu pengalaman atau kah itu menyangkut (kemampuan) tata kelola anggaran, pembinaan SDM,” ujar Walikota ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/5/2020).

Edi menegaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Daerah sudah membahas hal itu dan tidak akan membiarkan kekosongan jabatan tersebut berlangsung lama sehingga berdampak pada kinerja pemerintahan.

“Selain tarik ke atas, atau memang ada yang satu level di bawah tapi dia sudah cukup kompetensinya. Tapi kalau untuk yang (Direktur) di rumah sakit, kita harus mencari seorang dokter,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati mengatakan bahwa perbedaan kinerja OPD antara Dinkes dan RSUD dan keberlangsungan OPD memaksa pihaknya akan menyegerakan pengisian jabatan tersebut. “Jadi kuncinya tinggal di kemampuan manajerial, toh di bawah yang lebih teknis sudah running semuanya. Yang pasti harus segera terisi, wajib,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Sari, untuk merealisasikan hal itu pihaknya pun akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri. “Karena tahun ini kita juga menganggarkan open bidding (lelang jabatan terbuka) untuk lima jabatan,” tandasnya. (dev/red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News