PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana memaksimalkan fungsi shelter tsunami dengan melakukan pembenahan serta menyediakan informasi tentang tsunami Selat slSunda. Selanjutnya shelter bakal menjadi tempat wisata.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan, selain melakukan pembenahan di berbagai aspek Pemkab juga akan memberdayakan para pedagang agar shelter tersebut ramai. Hal itu dilakukan agar masyarakat paham bahwa shelter tersebut bisa dimanfaatkan untuk evakuasi apabila terjadi bencana.
“Dimanfaatkan nanti, mulai ada pelatihan dari BNPB, nanti kita cat ulang, nanti kita akan cerita disitu kejadian tsunami 22 Desember 2018, ada gambar-gambar, supaya jadi destinasi wisata, supaya akrab masyarakat dengan shelter tsunami. Pedagang juga kami akan himpun untuk bisa ada kegiatan di sana sehingga ramai. Jadi mereka mengenal ini adalah shelter tsunami adalah suatu tempat evakuasi buat mereka. Sedikit demi sedikit, secara kulturalnya kita bangun,” katanya, Kamis (17/1/2019).
Irna menerangkan, awalnya shelter tersebut dirancang untuk tahan terhadap gempa, namun karena ada oknum yang menyalahgunakan dengan mengkorupsi anggaran akhirnya bangunan yang seharusnya tahan terhadap gempa malah tidak mampu tahan gempa.
“Bisa dipake untuk vulkanik, gelombang tsunami, tapi tidak bisa dipake kejadian gempa tektonik atau gempa bumi. Karena bangunan itu harusnya tahan gempa tapi karena dikorupsi, jadi bangunan tidak tahan gempa,” bebernya.
Lanjut Irna, shelter tersebut dapat dimanfaatkan untuk evakuasi masyarakat yang terdampak bencana karena daya tampungnya mencapai 3.000 orang. Oleh karena itu ia berencana akan mengirimkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar shelter tersebut direnovasi sehingga tahan gempa bumi.
“Tapi kan harus kita manfaatkan, saya akan bersurat ke Menteri PU, untuk bisa merenovasi karena bangunan itu masih gagah. Kalau mau disuntik, disuntik di mananya,” tutur Irna.
Untuk diketahui, pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 senilai Rp 18 miliar. Namun di tengah jalan, pembangunan itu dikorupsi oleh oknum pihak swasta dan Kementerian Pekerjaan Umum. (Med/Red)
