SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten memastikan ribuan data ganda penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan BBM bukan merupakan kesalahan mereka. Dinsos juga mengklaim jika usulan penerima BLT tersebut dari kabupaten/kota.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan sebanyak 4.309 data penerima BLT BBM ganda. BPK juga merekomendasikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar untuk mengintruksikan Kepala Dinsos Provinsi Banten melakukan validasi data.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma Sumapradja membenarkan adanya rekomendasi BPK. Pihaknya juga memastikan rekomndasi itu sudah ditindaklanjuti.
“Ya sudah ditindaklanjuti, kita sudah turun juga dengan inspektorat,” kata Budi, Kamis (3/8/2023).
Budi juga memastikan ribuan data ganda penerima BLT BBM bukan merupakan kesalahan Dinsos Provinsi Banten.
“Usulan data penerima BLT BBM merupakan dari Kabupaten atau Kota, karena usulannya dari kabupaten kota dan gandanya itu kebanyakan di NIK,” ujarnya. (Mir/Red)
