CILEGON – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tengah melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Cilegon.
Kepala Inspektorat Cilegon Epud Saepudin menyatakan audit BPK akan dilaksanakan sekitar 60 hari kedepan. Dalam audit itu pihaknya hanya melakukan pendampingan.
“Audit itu BPK yang melaksanakan. Jadi tunggu saja hasilnya,” ujarnya Epud, Jumat (8/2/2019).
Epud menyatakan OPD di Cilegon cukup patuh dalam laporan keuangannya.
“Tidak ada ya yang nakal-nakal,” ucapnya seraya terkekeh dan enggan dimintai wawancara lebih banyak.
Sebelumnya, Kepala BPK Provinsi Banten, Hari Wiwoho menyatakan pihaknya bakal melakukan audit laporan keuangan 2018 Pemkot Cilegon hingga Mei 2019 mendatang.
Audit keuangan dilakukan oleh tim BPK RI Perwakilan Banten sejak satu minggu yang lalu.
“Pemeriksaan LKPD kan rutin setiap tahun. LKPD kan diperintahkan oleh undang-undang. Sementara ini belum ada catatan penting, soalnya teman-teman juga baru jalan,” ujar Hari Wiwoho ditemui di Kantor Walikota Cilegon usai melakukan pertemuan tertutup, Kamis (7/2/2019).
Dia menyatakan audit LKPD yang dilakukan pihaknya secara menyeluruh. Sehingga laporan keuangan pemerintah setempat tidak akan sama dengan laporan sebelumnya.
“Namun bagaimana hasilnya kita tidak bisa berharap, tapi kita melihat dan memotret di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Cilegon, Sari Suryati menyatakan kunjungan kepala BPK itu dalam rangka bagaimana memberikan motivasi kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan bergerak optimal.
“Harapannya Cilegon tetap WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK,” ucapnya.
Dia mengklaim tingkat kepatuhan Pemkot Cilegon saat ini diatas 85 persen. Dia menyatakan semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti.
“Data yang dibutuhkan BPK wajib kita berikan, itu sudah dipenuhi seperti laporan keuangan dan program. Kalau untuk aset nanti terakhir,” imbuhnya. (Man/Red)
