SERANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus menggiatkan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya pekerja informal yang ada di Provinsi Banten.
Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Kunto Wibowo dalam acara Media Gathering di Hotel Episode, Kota Tangerang Selatan, Rabu (4/12/2024).
Kunto menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 5,94 juta penduduk Banten yang bekerja. Dari total tersebut 2.838.837 juta sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan.
Namun dari jumlah total yang menjadi peserta, sekitar 2 juta diantaranya pekerja formal, dan sisanya pekerja informal.
“Masih cukup sedikit untuk pekerja informal yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya kepada awak media.
Maka dari itu, saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal yang ada di Banten. Pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang pasar, dan lainnya yang merupakan pekerja rentan kecelakaan kerja.
“Tentu kami terus kampanye, ada beberapa kegiatan seperti sosialisasi atau berita yang bisa disebarluaskan, bukan hanya manfaat ketika ada resiko, tapi ada manfaat lainnya yang bisa didapatkan bagi pekerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Toto juga mendorong pemerintah daerah yang ada di Banten untuk ikut terlibat dalam menjamin keselamatan pekerja informal. Salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) bantuan bagi pekerja informal.
“Saat ini baru Kabupaten Tangerang sudah ada sekitar 200 ribuan yang menjadi peserta, kami juga mendorong pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto mengatakan, masih cukup banyak pekerja informal yang rentan di Indonesia belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Maka perlindungan bagi pekerja informal menjadi tantangan yang serius untuk memberikan perlindungan pada saat bekerja.
“Masih banyak pekerja informal yang perlu diraih, ada potensi 60 juta pekerja informal, dan ini tantangan,” ujarnya.
Menurutnya, peran jaminan sosial bukan hanya ketenagakerjaan tapi juga kesehatan sangat dibutuhkan, apalagi sejak dini hingga memasuki usia pensiun, jaminan sosial memiliki peran dalam
mempersiapkan kualitas kesejahteraan, peningkatan kesejahteraaan dan mendorong produktivitas hingga menjaga kesehateraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Ini penting karena program BPJS ini bagian dari pondasi kuat menuju Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Saat ini pihaknya juga tengah mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan iuran bagi pekerja informal. Hal ini juga mendapat dorongan dari berbagai kalangan, baik DPR RI, hingga pakar ekonomi.
Seperti, berdasarkan data Survei BPS yang diolah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2018. Seiring dengan itu, proporsi kelompok masyarakat rentan juga meningkat dari 18,9 persen pada 2018 menjadi 20,3 persen pada 2023.
“Maka ini perlu ada intervensi dari pemerintah juga,” ujarnya.
Suharnam, Wakil Kepala Wilayah Bidang DHCA BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten, menuturkan kegiatan Media Gathering ini merupakan salah satu ajang dalam mempererat jalinan silaturahmi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan awak media.
Menurutnya jurnalis merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan.
“Jurnalis sebagai penyambung, bila ada keluhan di masyarakat maka bisa disampaikan, dan ini tentunya untuk menciptakan kesamaan persepsi dan informasi,” ujarnya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Usman Temposo
