SERANG – Proses penanganan bencana di wilayah Pemprov Banten dinilai memprihatinkan. Selain belum terisinya jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten definitif, juga tidak adanya crisis center yang menyebabkan tidak sinkronnya data korban bencana.
Selain itu lambanya proses evakuasi menjadikan penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Lebak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.
“Saya anggap gagap bencana. Pertama, satu OPD yang membidangi kebencanaan (BPBD) ya tidak ada kepalanya, kan itu tanda kita gagap. Bahwa bencana itu tidak pernah terduga kapan datangnya,” kata Ketua DPRD Banten Andra Soni usai menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait di Aula BPBD Provinsi Banten, Jalan Syeh Nawawi al-Bantani, Banjarsari, Kota Serang, Rabu (8/1/2020).
Pihaknya berharap kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Lemahnya koordinasi masih terjadi dalam menangani penanggulangan bencana di Lebak. Hal itu terlihat ketika penanganan bencana yang kembali datang di penghujung tahun.
“Ini harus kita perbaiki, kemudian kita harus koordinasikan, kita harus siap menangani bencana, dan ini sudah terbukti dua tahun berturut-turut. Waktu itu akhir tahun, dan sekarang diawal tahun,” terangnya.
BPBD selaku OPD yang mendapat dukungan aggaran dari Pemprov Banten, kata dia, mestinya lebih cepat dan tanggap dalam menangani bencana. Namun temuan di lapangan, aksi penyaluran bencana dan evakuasi korban bencana lebih banyak dilakukan oleh relawan, ormas dan instansi lain di luar pemerintahan.
“Kan diberi anggaran untuk siap menghadapi bencana, ibaratkan tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi V, orang yang pertama masuk ke daerah-daerah yang terisolir justru dari ormas dan relawan. Itu salah satu indikasi bahwa dalam menghadapi bencana kita enggak punya kepala definitif,” tandasnya.
Ia menyarankan, agar ada Pusat Data dan Informasi Bencana. Bukan saja untuk memudahkan pendataan kerugian akibat bencana, akurasi data juga berguna untuk menjadi dasar penyaluran bantuan kepada korban.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf. “Koordinasi antar institusi kalau pandangan saya pribadi belum maksimal, tapi yang dilaporkan oleh kawan-kawan OPD tadi bahwa mereka sudah berkoordinasi. Tapi kami tanya dengan relawan yang ada di depan mata mereka malah tidak koordinasi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan dewan, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Kusmayadi berkilah bahwa pihaknya sudah mendirikan crisis center.
“Sebenarnya ada tapi tidak di lapangan. Kita gunakan crisis center di GSG di Lebak Gedong. Namun (data) dikirim ke Pusdal Ops (Pusat Pengendali Operasi) data kita bisa dilihat secara langsung.
Data sudah disebar ke lembaga lain supaya jadi rujukan,” kata Kusmayadi.
(You/Red)
