PANDEGLANG – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi mengeluhkan waktu pendaftaran untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai terlalu singkat.
Dia menyampaikan waktu pendaftaran yang terlalu singkat akan menjadi catatan tersendiri bagi BKD Pandeglang terutama dalam hal persiapan seleksi PPPK. BKD juga akan mengirimkan surat ke Kemenpan-RB terkait hasil kelulusan PPPK yang kemarin dilakukan.
“Kalau rundown-nya kami belum mendapatkan tetapi intinya begitu singkatnya proses ini, ya kami juga harus maklum dan mengetahui bahwa kondisi di kita kan tidak sama ada yang daerah selatan ini kan perlu waktu, kaitan jaringan juga lemot dan ada beberapa kecamatan yang tidak ada jaringan, itu harus diantisipasi,” ujarnya, Kamis (28/2/2019).
Fahmi juga mengaku telah melayangkan surat ke Kemenpan-RB untuk memperpanjang waktu pendaftaran, namun surat tersebut tidak mendapat respon dari Kemenpan-RB. Padahal ia berharap seleksi PPPK ini bisa mengakomodor semua harapan dari tenaga honorer untuk mengikuti seleksi.
“Awalnya pas waktu kami rapat di Batam ada yang dipertanyakan waktu itu berkaitan dengan anggaran penggajian dibebankan ke APBN waktu di Batan itu belum ada kepastian, sehingga kami berpikir tadinya tidak akan segera dilaksanakan ternyata pas tanggal 14 februari 2019 sudah ada surat lagi pada kami untuk segera mengajukan formasi,” katanya.
Selain itu waktu seleksi yang awalnya akan dilakukan selama 2 hari berubah kembali menjadi 1 hari sesuai dengan surat susulan yang diterima BKD, seleksi itu dilakukan pada hari Sabtu (23/2/2019) di 3 lokasi yaitu di SMK 1 Pandeglang, SMA 1 Pandeglang dan SMK 2 Pandeglang.
Formasi yang sampaikan untuk tahap pertama itu ada 80 orang sesuai dengan kemampuan anggaran Kabuoaten Pandeglang, sedangkan pendaftar ada 1.066 orang dengan catatan 5 orang tidak hadir tanpa keterangan dan sisanya 1.061 mengikuti seleksi.
“Kami ikuti semua surat itu kami sampaikan formasi, tentunya kami berharap formasi itu akan dikaitkan dengan penggajian dari pemerintah pusat ternyata tidak, tetap kami juga harus mengakomodir untuk para PPPK yang lolos seleksi sehingga mau tidak mau waktu itu saya harus merapatkan dengan tim yang mengetahui kemampuan kami. Untuk tahun sekarang hanya 80 orang,” terangnya. (Med/Red)
