PANDEGLANG – Rencana Bimbingan Teknis (Bintek) Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pandeglang ke Bali dalam rangka penguatan perencanaan bisnis dan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibanderol Rp10 juta untuk tiap Kades.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang, Ibnu Hajar membenarkan bahwa biaya untuk ikut serta Bintek itu sebesar Rp10 juta, namun ia menerangkan jika kegiatan tersebut tidak wajib.
“Iya benar. Enggak wajib yang mau ikut aja. Itupun yang menganggarkan dalam APBDes peningkatan kapasitas aparatur desa yang di dalamnya ada study banding dan Bimtek,” kata Ibnu saat dihubungi BantenNews.co.id, Selasa (20/8/2019).
Ibnu juga membandingkan antara kegiatan yang bakal digelar nanti dengan studi banding yang dilakukan oleh para anggota dewan. Menurutnya, kegiatan itu hanya setahun sekali diadakan dan hanya dikenakan biaya Rp10 juta.
“Ini yang saya heran kepala desa cuma setahun sekali mengadakan studi banding dan Bimtek dengan anggaran Rp10 juta setahun pada ribut, sedangkan anggota dewan setahun puluhan kali dengan anggaran ratusan juta pada diam aja,” ujar Ibnu.
Secara tidak langsung dia menyebutkan kalau anggaran yang bakal digunakan oleh para kepala desa bersumber dari Dana Desa, tapi ia memastikan jika anggaran yang bakal digunakan sudah tertuang dalam APBDes.
“Yang pasti kita juga ga akan berani memakai uang negara kalau ga masuk dalam APBDes, kalau dewan mungkin APBD,” tandasnya.
Rencananya kegiatan itu bakal dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 September 2019 dan menginap di Fashion Hotel Legian dan The One Legian Bali. Dalam kegiatan itu juga akan dilakukan kunjungan ke BUMDes Kutuh Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
“Kalau saya kurang tahu juga mau ikut atau tidak, soalnya banyak juga yang ga mau ikut. Biayanya Rp10 juta,” kata seorang Kades yang enggan disebutkan namanya. (Med/Red)
