PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang berencana mulai melakukan penghitungan suara secara manual hasil pemilihan bupati di tingkat kecamatan pada Sabtu (30/11/2024) besok. Penghitungan dan pleno hasil perolehan suara tersebut dilakukan secara serentak di kecamatan masing-masing.
Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah memastikan bahwa hasil perolehan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah diterima melalui sistem informasi rekapitulasi Pilkada (Sirekap) pada hari pencoblosan kemarin.
Namun kata dia, di dalam sistem tersebut tidak memunculkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon (Paslon) sehingga perlu dilakukan penghitungan secara manual dan pleno di tiap tingkatan.
“Semuanya sudah masuk 100 persen dari setiap TPS di hari yang sama pada saat pemungutan, hanya saja sekarang menggunakan Sirekap tidak memunculkan akumulasi per-Paslon jadi hanya progres data saja tiap TPS. Jadi hasil setiap Paslon belum diketahui sehingga harus menghitung secara manual dan besok sudah dimulai pleno di tingkat kecamatan,” jelas Nunung, Jumat (29/11/2024).
Berdasarkan jadwal KPU, penghitungan suara dan pleno dari tingkat PPS hingga KPU kabupaten ditargetkan selesai pada 6 Desember 2024 mendatang. Namun dirinya mengaku tidak memberi batasan waktu pada penyelenggara di tingkat kecamatan untuk melakukan penghitungan secara manual.
Sebab kata dia, jika hal tersebut dilakukan maka akan ada tekanan secara mental pada penyelenggara sehingga kinerja mereka akan terganggu dan hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
“Untuk waktu tergantung mereka selesai karena dinamikanya berbeda-beda di setiap kecamatan, kalau jadwal kami sampai 6 Desember 2024 tetapi itu berikut dengan pleno di kabupaten. Mudah-mudahan mereka antara 2 sampai 3 hari bisa selesai,” katanya.
Nunung juga belum bisa memastikan dimana lokasi pleno untuk tingkat kabupaten. Sebab, KPU masih menunggu hasil pleno di tingkat kecamatan yang baru akan dilakukan pada besok hari.
“Belum ada lokasi pleno karena kami masih menunggu di kecamatan dulu baru kami perumusan di tingkat kabupaten, karena di masing-masing TPS dan kecamatan dinamikanya berbeda sehingga khawatir kalau dibatasi waktunya sampai berapa hari mereka belum selesai maka kami tunggu dulu di tingkat kecamatan dulu,” ungkapnya.
Ia khawatir jika penyelenggara di tingkat kecamatan dibatasi waktu untuk penghitungan dan pleno maka akan menyisakan permasalahan, sehingga pada saat pleno di tingkat kabupaten masalah tersebut akan terus terulang dan menghambat waktu penghitungan.
“Target kami permasalahan di setiap wilayah selesai sehingga tidak buru-buru, jangan sampai plenonya selesai tetapi menyisakan permasalahan sehingga nanti ke tingkat atasnya masih dipertanyakan lagi permasalahan yang sama. Itu tidak akan efektif nantinya,” tutupnya.
Penulis : Memed
Editor : TB Ahmad Fauzi
