KAB. TANGERANG – Aktivis Mahasiswa Sosial Tangerang, Alfy Hudairy menyebut asas keterbukaan informasi publik layaknya diaplikasikan dalam keluaga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Tangerang.
Informasi tersebut terpampang di Kantor Desa masing-masing. Sebab, kata Dery hal tersebut nantinya akan menjadi kroscek sesama warga dimana mengenal satu sama lain kemampuan taraf hidupnya.
“Pemerintah Desa setempat harus menerapkan hal itu. Karena, selain asas keterbukaan yang wajib dan hak di dapat warga, juga mempunyai poin good goverment,” ujarnya kepada BantenNews.co.id, Kamis (14/5/2020).
Bung Ambon sapaan akrbanya menuturkan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang menyedot sektor perekonomian ini, membuat dampak yang luar biasa di kalangan kelas menengah kebawah.
Walaupun secara the jure tidak diwajibkan, namun, terang dia penerapan tersebut sangat proposional.
“Jadi betul-betul warga dengan sendirinya mengkroscek kepantasan warga berhak mendapatkan bansos tunai dampak pandemi Covid-19 ini dan tidak terjadi tumpang tindih program bantuan pemerintah lain,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia dan Pemerintahaan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Ahdiyat Nuryasin mengatakan mekanisme memilih penerima BLT Dana Desa itu berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus.
Kemudian telah ditetapkan dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyatakat RT/RW dgn ketentuan sesuai peraturan Kementerian Desa-PDTT.
“Kalau bicara diwajibkan si tidak yah, yang jelas daftar nama-namanya pasti ada tapi untuk ditempel dipapan pengumuman gak ada keharusan,” ungkap Ahdiyat saat dikonfirmasi
Seperti diketahui, anggaran BLT Dana Desa untuk Kabupaten Tangerang dari 246 Se-Desa Kabupaten Tangerang, 82 Desanya sudah cair. Akan dipastikan sebelum Hari Raya Idul Fitri semua desa telah menerima Bansos tunai tersebut.
(Ren/Red)
