CILEGON – Kendati telah diparipurnakan, namun biaya belanja Pemkot Cilegon pada tahun anggaran APBD 2025 mendatang masih disoal oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon.
Minimnya jumlah komponen belanja modal yakni sekira Rp237,3 miliar dinilai sebagai bentuk kurang cermatnya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengatasi solusi atas krisis keuangan daerah yang tengah dihadapi.
“Padahal belanja modal di tahun anggaran 2024 saja sekitar Rp300 miliar lebih, tapi tidak membangun (infrastruktur) apa-apa, apalagi cuma dengan Rp237,3 miliar. Perlu ada pembenahan dalam struktur APBD, anggaran belanja barang dan jasa itu tidak perlu terlalu besar, dialihkan saja ke belanja modal, agar Cilegon terlihat ada pembangunannya,” ujar Anggota Banggar DPRD Cilegon, Rahmatulloh kepada BantenNews.co.id, Selasa (10/12/2024).
Untuk diketahui, selama jalannya rancangan pembahasan APBD 2025 antara Banggar dan TAPD hingga sebelum akhirnya diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 29 November lalu, anggaran belanja barang dan jasa tersebut sebesar Rp852,3 miliar hingga akhirnya final di angka Rp960,9 miliar, hampir mendekati belanja pegawai senilai Rp977,5 miliar.
“Harusnya efisiensi itu tidak begini. Belanja barang dan jasa seperti belanja ATK, perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas itu bisa dikurangi dan dialihkan untuk belanja infrastruktur yang lebih nyata. Banyak komponen lainnya pada belanja barang dan jasa yang tidak terlalu penting, itu bisa dihapuskan atau dikurangi. Karena sejatinya arah pembangunan itu harus tetap ada,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon ini mengaku selama jalannya proses pembahasan APBD, dirinya sudah menyoal dan mengkoreksi perihal bengkaknya sejumlah komponen pada belanja barang dan jasa yang dipandang tidak terlalu penting, namun kenyataannya pada tahap finalisasi APBD 2025 hal itu tak digubris.
“Memang sebelumnya nilai belanja modal itu sempat naik, tapi kenapa setelah saya kroscek mengapa malah justru terjadi pemangkasan. TAPD ini seperti lebih mementingkan belanja operasional ketimbang belanja modal, dan terkesan tidak mendengarkan arahan dari Banggar. Lalu Cilegon mau membangun apa di 2025?,” katanya.
Sementara Sekretaris TAPD Pemkot Cilegon, Syafrudin tak menampik bila belanja modal pada postur APBD Cilegon 2025 mendatang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kendati tidak lebih besar dari tahun sebelumnya, namun jumlahnya dipastikan mengalami peningkatan dari nilai yang semula sudah ditetapkan dalam berita acara.
“Belanja modal kita menjadi Rp264,1 miliar setelah ada penambahan pendapatan dari dana transfer keuangan daerah, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) ataupun dana transfer umum. Tapi kalau melihat prosentasenya dari APBD pada dua tahun anggaran itu, penurunan belanja modal cuma di kisaran 1% saja,” ujarnya.
Lebih jauh, Plt Kepala Bappedalitbang Cilegon ini menjelaskan bahwa TAPD sesungguhnya sudah melakukan efisiensi pada sejumlah komponen belanja operasional lainnya sebagai tindakan atas krisis yang dialami keuangan daerah.
“Kita sudah merasionalkan belanja pendukung misalnya untuk belanja ATK, perjalanan dinas maupun honor. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penambahan dari Rp10 miliar menjadi Rp32 miliar, kita persiapkan karena mungkin ada kebutuhan makan bergizi gratis atas kebijakan nasional,” katanya.
Penulis : Gilang
Editor : TB Ahmad Fauzi
