JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menyiapkan personel Brimob yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat (PRC) sebagai bentuk kesiapan pengamanan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Ruang Rapat Komisi III DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
“Polri juga sudah menyiapkan personel Brimob yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat (PRC) sebagai power on hand Kapolri, Dankor Brimob, dan Kapoda yang siap dimobilisasi kapan saja serta di mana saja untuk menghadapi situasi kontijensi,” kata Sigit dalam paparannya saat rapat.
Di samping itu, kata dia, pasukan Brimob Polri akan dibagi dalam VII zonasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan mobilisasi dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.
“Di mana masing-masing zonasi akan saling back up namun tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” ujarnya.
Selain melakukan upaya penguatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) guna menyukseskan pemilu serentak 2024, Sigit menyebut Polri telah melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu.
“Kerja sama ini akan menjadi landasan hukum sinergitas di lapangan demi mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas dan berintegritas,” tuturnya.
Kemudian, tambah dia, Polri juga mendorong upaya penguatan Persatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan sebagai upaya Polri dalam mendorong penguatan persatuan dan kesatuan.
“12 rumah kebangsaan ini tentu akan kita kembangkan, dan kita harapkan jadi cooling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah terjadinya perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi,” paparnya.
Menurut dia upaya-upaya pengamanan yang dilakukan pihaknya penting sebab saat ini telah memasuki tahapan pemilu serentak 2024. Terlebih, lanjut dia, pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri.
“Potensi kelalaian petugas beberapa waktu lalu terhambatnya pengiriman logistik pemilu ke lokasi, bahkan mungkin juga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat apabila hal kita tidak antisipasi dengan baik,” kata Sigit. (Red)
