PANDEGLANG – Keputusan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras di BUMD PD Pandeglang Berkah
Maju ternyata baru sebagian saja yang mematuhinya.
Kabag Administrasi Perekonomian Setda Pandeglang, Tatang Muhtasar mengatakan, dari 64 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPT dan kecamatan baru 24 OPD saja yang mengajukan untuk membeli beras, sedangkan sisanya sekitar 40 OPD lagi belum mengajukan pemesanan.
Dalam SE itu setiap ASN diwajibkan membeli beras sebanyak 5 kg per bulan di PD. Pandeglang Berkah Maju, mekanisme pembeliannya dengan diorganisir oleh satuan kerja ASN masing-masing.
“Yang baru jalan 24 OPD yang sudah pesan. Sisanya ada sekitar 40 OPD, sebagian besar kecamatan. Setiap bulan per orang wajib membeli 5 kg. BUMD ini diharapkan menjadi lembaga buffer stok untuk masalah beras. Nanti untuk pengendali inflasi beras. Itu keinginan Pemda,” katanya, Sabtu (19/1/2019).
Menurutnya, memang jumlah tersebut masih jauh dari harapan Pemda Pandeglang yang menginginkan semua ASN membeli beras melalui PD PBM, Terlebih ketersediaan beras di BUMD pun belum mencukupi. Karena berdasarkan perhitungan, kebutuhan beras untuk ASN setiap bulannya sebanyak 50 ton. Akan tetapi saat ini baru tersedia 6 ton.
“Memang masih jauh, karena belum semua OPD mengajukan usulan pembelian beras. Kan kita masih sosialisasi secara bertahap. Namun bulan depan akan dipenuhi. Perlu proses, mungkin baru akan stabil dalam waktu 6 bulan ke depan,” sambungnya.
Tatang menjelaskan jika tujuan diberlakukannya aturan tersebut untuk memberdayakan beras lokal Pandeglang agar pangsa pasarnya jelas, dan harga jual beras milik petani tetap stabil.
“Tidak saja bertujuan pemberdayaan beras petani, kebijakan ini dapat menekan tingkat penjualan beras lokal ke luar daerah, sehingga harga beras petani di daerah tetap stabil,” tambahnya. (Med/Red)
