PANDEGLANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang belum bisa merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk tiga fokus bidang penanganan dan pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Pandeglang.
Tiga fokus penanganan Covid-19 di Pandeglang diantaranya penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial).
Saat ini Pemkab Pandeglang sudah memiliki anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp58,6 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar Rp55 Miliar, DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp1,9 Miliar dan Dana Tak Terduga (DTT) dari APBD Pandeglang TA 2020 Rp1,7 Miliar.
“Sekarang ini sudah Rp55 Miliar dari Bankeu, Bankeu itu semua digunakan untuk penangan Covid-19. Ditambah dari dana TT yang ada di APBD kita (Pandeglang), itu yang sudah terserap Rp1,7 Miliar. Berati sudah di angka Rp56 Miliar lebih, belum lagi dari dana-dana lain yang diwajibkan oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Bappeda Pandeglang Utuy Setiadi, Rabu (15/4/2020).
Namun dari anggaran sebesar itu Bappeda Pandeglang belum tahu berapa besaran anggaran untuk masing-masing bidang yang jadi fokus penanganan Covid-19. Utuy mengaku tak tahu rinciannya dengan dalih rinciannya ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang.
Selain itu dia juga beralasan bahwa rinciannya saat ini masih dalam tahap pembahasan dan masih menampung usulan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Mungkin mesti di BPKD ya, sekarang rincian itu masih dalam tahap pembahasan hari ini sudah harus diverifikasi ke Provinsi. Nanti teman-teman bisa ke situ (BPKD), karena belum ada kepastian kami masing tampung semua OPD, masih proses penghitungan. Makanya saya sekarang belum bisa jelaskan,” jelasnya.
Menurutnya, tidak ada batasan presentase anggaran tiap-tiap komponen tersebut. Akan tetapi semua anggaran dialokasikan tergantung proyeksi Pemda Pandeglang dalam menentukan kebutuhan. Kata dia, kemungkinan besar anggaran itu baru bisa diserap pada Bulan Mei mendatang dengan dua tahapan yakni, tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen.
“Tidak ada batasan presentase seperti penanganan harus sekian, mengatasi dampak ekonomi harus sekian, kemudian untuk social safety net sekian gak ada. Tergantung proyeksi kami menentukan kebutuhan, paling besar kemungkinan di social safety net. Makanya saat ini kami kejar selesaikan verifikasi masing-masing OPD, dan nantinya itu akan jadi usulan formal yang nantinya akan direkap di sana (Provinsi) sebelum dilakukan pencairan,” ungkapnya. (Med/Red)
