SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menunjukkan kekesalannya lantaran dinilai melakukan pembiaran terjadinya kekosongan jabatan eselon II atau kepala dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Banten.
Diketahui, jabatan eselon II yang kosong tersebut ada di Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas Ketahanan Pangan. Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Organisasi.
Pada tahun ini, jabatan kosong eselon II bakal bertambah. Lantaran Kepala Dinas Sosial, Nurhana dan Kepala Dinas Pariwisata, Al Hamidi pensiun.
Terkait hal itu, Muktabar membantah melakukan pembiaran pada jabatan eselon II. Ia juga menyebut, roda pemerintahan terus berjalan optimal tanpa jabatan eselon II.
Bahkan ungkap Al Muktabar, dirinya telah mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk melakukan perampingan OPD ke DPRD Banten.
“Kita sesuaikan kebutuhan organisasi akan leadership yang ada di sana yang jelas kita tidak ada hambatan dalam rangka layanan terus kemudian indikator kinerja semua berjalan,” tegas Muktabar, Rabu (21/8/2024).
Lebih lanjut, Muktabar mengaku, belum dilaksanakannya open biding juga menjadi bagian dalam melakukan optimalisasi anggaran. Sebab Pemprov Banten tak pelru mengeluarkan tunjangan untuk pejabat Eselon II.
“Efisiensi kita lebih dari 100 miliar setiap tahun,” katanya.
Menurut Muktabar, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk pembangunan gedung sekolah hingga infrastruktur jalan.
“Makanya kita mulai bergerak membangun jalan-jalan desa,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Banten Andra Soni berharap Pj Gubernur Banten segera melakukan pengisian jabatan terhadap Kepala OPD yang hingga kini masih diisi oleh Plt.
“Saya berharap segera yah. Soal siapa yang akan mengisi Pak Pj (Gubernur) yang lebih paham,” katanya. (Mir/Red)
 Gubernur Banten, Al Muktabar menunjukkan kekesalannya lantaran dinilai melakukan pembiaran terjadinya kekosongan jabatan eselon II atau kepala dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Banten.){kind=link}