PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berencana membeli sepeda listrik untuk kebutuhan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) se-Kabupaten Pandeglang dengan nilai Rp38 miliar pada tahun 2023 mendatang. Uang tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang.
Rencana tersebut telah disetujui dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 digelar di Gedung DPRD Pandeglang.
Dalam rapat paripurna DPRD sempat ada dua kubu yang pro dan kontra terhadap rencana tersebut, adapun fraksi yang menolak pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW di antaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Sedangkan fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepedah listrik tersebut di antaranya, Demokrat, PKS, PDIP, NasDem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
Usai rapat paripurna Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku bahwa rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah daerah kepada RT/RW yang telah membantu jalannya roda pemerintahan.
Menurut Irna, gaji Rp150 ribu per bulan yang diterima RT/RW selama ini dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan kinerja yang mereka lakukan selama ini. Oleh sebab itu, harus ada penghargaan lain yang diberikan pemerintah kepada mereka.
“Intinya tadi itu sudah disetujui semua karena APBD itu bukan hanya milik legislatif saja, Bukan hanya usulan legislatif saja tapi ada juga usulan kebutuhan legislatif dan eksekutif dan semuanya kedua usulan itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan rakyat. Katanya (RT/RW) kami ini bekerja siang dan malam dikasih insentif Rp150 ribu untuk sekedar operasional, karena mobil engga bisa kami kasih, kendaraan enggak bisa dikasih ya kami lihat yang jadi solusinya,” tegas Irna, Kamis (11/8/2022).
Dirinya menilai jika pembelian sepeda listrik untuk kepentingan operasional RT/RW bukan sesuatu yang dianggap pemborosan malah akan memudahkan kinerja. Bahkan Irna menyinggung bahwa ada hal yang dianggap pemborosan di DPRD namun tetap mereka akomodir.
“Jadi hampir puluhan tahun mereka mengabdi tapi tidak ada perhatian sama sekali, jadi tidak ada penghamburan uang, tidak ada kepentingan tertentu, malah ada yang kami anggap pemborosan kami tidak suudzon seperti itu. Ada juga usulan legislatif dianggap enggak manfaat tapi harus diakomodir ya kami akomodir tapi kalau untuk kepentingan eksekutif satu-satunya kunci utama dan pertama kepentingan rakyat,” ungkapnya.
“Saya tidak bisa menggaji alim ulama, saya ga bisa gaji kader, RT/RW kami gaji dengan UMK ga bisa tapi untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW. Kita cuman membantu mereka dengan kendaraan operasional yang memudahkan, mempercepat melayani masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengaku bahwa sebenarnya DPRD lebih mendorong untuk pembangunan infrastruktur karena saat ini bidang infrastruktur lebih memerlukan perhatian serius dari pemerintah ketimbang pengadaan sepeda listrik.
Bahkan infrastruktur manfaatnya dianggap lebih besar terasa dan merata untuk masyarakat jika dibandingkan dengan sepeda listrik yang hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja.
“Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” ucapnya.
(Med/Red)
