TANGERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten melakukan edukasi tentang asupan gizi bagi ibu dan balita dalam rangka mencegah stunting.
Edukasi itu dilakukan lewat monitoring Banten Cegah Stunting (BAGAS) yang digelar di Aula Kecamatan Cisoka, Kamis (23/6/2022).
Puluhan peserta yang hadir diberi pemahaman tentang cara mengolah makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk anak. Hal itu bagian dari upaya mencegah anak stunting dengan pemberian asupan gizi yang seimbang.
Di tempat terpisahn, Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti optimis menekan angka stunting di Banten. Angka stunting di Provinsi Banten tahun 2021 dari survei status gizi Indonesia sebanyak 24,5 persen sedangkan capaian nasional 24,4 persen.
Untuk mencegahnya, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggandeng stakeholder dalam rangka mencegah stunting di masyarakat. “Hal ini memerlukan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa,” ucapnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga melakukan intervensi spesifik, dengan meningkatkan pemberian vitamin A, tablet penambah darah pada ibu hamil dan pemberian zink kepada anak.
“Provinsi Banten sedang berusaha keras semoga di tahun berikutnya angka stunting kita bisa turun,” kata Ati.
Di sisi lain, Ketua Komisi V pada DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menuturkan, permasalahan stunting adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama.
Seluruh elemen perlu berperan aktif dalam rangka menjaga generasi Bangsa. Sehingga masalah layanan kesehatan masyarakat dapat terselesaikan.
“Target kita harus di bawah 14 persen, di bawah target nasional, maka perlu partisipasi. Kami berharap bapak ibu bagian mensosialisasikan kepada keluarga sendiri, desa, RT/RW hingga kecamatan untuk mengentaskan stunting,” tuturnya.
Ia menjelaskan, ada empat proses pelayanan yang perlu diperhatikan untuk menekan angka stunting.
Pertama, pelayanan promotif merupakan bagian sosialisasi untuk meningkatkan dan memberdayakan bidang kesehatan. Contohnya monitoring dan edukasi pencegahan stunting.
Kedua, pelayanan preventif adalah pencegahan. Kalau sudah terdampak biayanya besar. Maka perlu diantisipasi dengan memperhatikan asupan gizi.
Ketiga, pelayanan kuratif atau pengobatan saat datang ke Puskesmas, maka pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dengan membangun atau mengembangkan sejumlah RS di Banten.
Keempat, pelayanan rehabilitasi yaitu pasca pengobatan. Perlu ada pengawasan usai dilakukan perawatan untuk menjamin kesehatan total bagi masyarakat.
“Kalau ada yang sakit bawa ke Puskesmas, RS, jangan dibiarkan lebih parah. Anak kita akan jadi generasi penerus bangsa. Kalau tidak tumbuh baik bagaimana masa depan bangsa kita selanjutnya,” jelasnya.
Dalam rangka mencegah stunting, fase keemasan 1.000 hari pertama kehidupan perlu diperhatikan khusus. Oleh karena itu, ketika ada saudara yang mengandung, harus diperhatikan asupan gizinya.
“Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah gimana kreatif ibu-ibu dalam mengolah makanan agar anak nyaman makan di rumah,” paparnya.
Senada dengan Camat Cisoka Encep Sahayat. Menurutnya, stunting menjadi atensi dari pusat sampai ke desa karena krusial masalah kemanusiaan.
“Ada 125 yang masuk ke kategori stunting, meskipun ini bisa berubah karena tim PKK dan Kades bahu membahu memberikan pengetahuan supaya mempunyai keturunan nggak punya stunting,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan dalam menekan angka stunting perlu peran aktif dari emak-emak dalam memperhatikan gizi.
“Penanggulangan tidak bisa hanya tugas Puskesmas dan Dinkes semata, berhasil tidaknya penggunaan stunting harus aktif dalam mengedukasi sehingga bisa terentaskan,” imbaunya.
Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Cisoka, Endah Dwi Putrianti mengaku kerap melakukan intervensi program gizi terhadap 76 Posyandu dan 365 kader kesehatan.
“Setiap 3 bulan selali kita melakukan evaluasi melalui loka karya di kecamatan. Preventif dan promotif melalui PKK dipantau,” paparnya.
Jika ada ibu hamil yang sakit, pengobatan selalu diberikan rujukan ke dokter spesialis anak agar penangananya sesuai.
“Terus mengupadate ibu-ibu kader dengan cara penimbangan, pengukuranan agar pendataannya tidak salah,” pungkasnya. (ADV)
