PANDEGLANG – Sejumlah Kepala Desa (kades) di Pandeglang akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) ke Bali, 2-5 September mendatang. Kegiatan untuk penguatan BUMDes ini dikoordinir oleh Asosiasi perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang. Pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari dana desa. Tiap desa diwajibkan membayar Rp10 juta.
Acho Ardiansyah, Peneliti Banten Bersih menilai rencana keberangkatan Kades ke Bali tersebut sebagai pemborosan. Acho menyebut, Kabupaten Pandeglang memiliki 326 desa. Jika dikalikan dengan Rp10 juta, maka hampir Rp3,2 miliar anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.
“Jumlah yang tidak sedikit, padahal Pandeglang masih fokus pemulihan pasca bencana tsunami dan gempa yang terjadi beberapa saat lalu,” ujarnya, Rabu (21/8/2019).
BACA : Biaya Bintek Kades Pandeglang di Bali Dibanderol Rp10 Juta
Acho menyebut, alokasi Dana Desa pada tahun 2019 ini memang dialokasikan lebih besar kepada kemajuan dan pengembangan ekonomi desa seperti BUMDes, namun jangan lantaran ini menjadi prioritas akhirnya berbagai oknum mencoba membaca peluang ini untuk merauk keuntungan pribadi.
“Dalam hal pembangunan ekonomi desa, pada dasarnya pemerintah daerah juga turut bertanggungjawab dalam rangka pengembangan kapasitas aparat desa, selain itu pemerintah pusat melalui pendamping desa juga telah mengupayakam agar adanya pembinaan dan pengarahan serta pengembangan kapasitas aparat desa dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada,” ujarnya.
Acho menegaskan, Banten Bersih menilai kegiatan study banding Kades ke Bali itu tidak terlalu penting. Kegiatan tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran belaka. “Kalau niatnya membangun kapasitas aparat desa terkait BUMdes, mengapa tidak mendatangkan kepala desa percontohan di Bali ke Pandeglang. Hal tersebut akan menghemat anggaran,” ujarnya.
Acho menilai bahwa anggaran untuk bimtek ke Bali akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. “Selain itu kami berharap agar pendamping desa yang ada bekerja secara efektif dan mampu mengarahkan para aparat desa agar anggaran desa teralokasikan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang juga mengkritisi rencana bimtek kades ke Bali.
Ketua GMNI Cabang Pandeglang, Indra Patiwara menilai bahwa rencana Bimtek ke Bali hanya pemborosan anggaran. Padahal menurutnya, Bimtek bisa dilakukan di daerah atau di Pandeglang dengan memanggil pemateri yang dibutuhkan dengan kemampuan yang mumpuni di bidangnya.
“Kegiatan Bimtek untuk para kepala desa se Kabupaten Pandeglang yang akan dilaksanakan di Bali itu hanya pemborosan anggaran saja. Apa salahnya Bimtek di daerah sendiri tapi dengan para pemateri yang luar biasa dan profesional di bidangnya,” tegas Indra, Rabu (21/8/2019).
Bahkan ia menilai kegiatan Bimtek ini terkesan hanya untuk memanfaatkan anggaran pergi ke Bali. pasalnya, belum tentu subtansinya dan implemetasinya bisa dilakukan oleh para kades di Pandeglang.
“Para kepala desa yang sudah Bimtek di Jogja aja pada bulan-bulan yang lalu itu belum bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ucapnya.
Kata Indra, seharusnya DPMPD mempunyai inovasi atau kinerja yang baik, bagaimana mendongkrak desa-desa di Pandeglang agar lebih maju lagi baik dalam perekonomian masyarakat desa maupun pengelolaan sumber potensi desa agar lebih ditingkatkan.
“Kalau ini jadi dilaksanakan, saya pikir Pemkab melalui DPMPD hanya bisa jalan-jalan keluar daerah tanpa hasil yang jelas. Dan saya heran pernyataan kepala DPMD kabupaten Pandeglang yang mengatakan ide Bimtek diluar daerah itu bukan inisiatif DPMPD, padahal DPMPD adalah dinas yang bertanggungjawab untuk segala kegiatan yang dilakukan Desa,” ujarnya. (Ink/Med/Red)
