SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menutup rangkaian kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk masyarakat tahun 2023 di Kabupaten Tangerang, Jumat (22/12/2023).
Sepanjang tahun 2023, Pemprov Banten fokus menggiatkan program di atas sebagai implementasi dari arahan Presiden Jokowi dalam rangka penerapan lima pokok reformasi birokrasi berdampak tematik, seperti penanganan kemiskinan ekstrim, gizi buruk, stunting, inflasi dan peningkatan investasi.
“Mengakhiri program di akhir tahun 2023 ini, beberapa hari kedepan akan dilakukan juga penyaluran di semua Kabupaten dan Kota, khususnya kaitan dengan program Bansos,” kata Al Muktabar.
Diakui Al Muktabar, berbagai pendekatan yang dilakukannya secara komprehensif itu membuahkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah stabilitas daerah yang sampai saat ini masih terjaga.
“Inflasi kita cukup terjaga. Begitu juga dengan penanganan kemiskinan ekstrim yang saat ini berada di 0,41 persen. Stunting kita 20 persen tahun 2022 dan ditargetkan dibawah 14 persen pada tahun 2024. Kemudian gizi buruk yang terus berkurang serta peningkatan investasi yang terus membaik bahkan melampaui target,” jelasnya.
Berbagai perbaikan itu, tambah Al Muktabar, merupakan upaya Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaannya juga berasal dari masyarakat melalui pajak yang dibayarkan.
“Seluruh APBD yang direncanakan itu seluruhnya kita alokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu yang utama,” ucapnya.
Untuk mengoptimalkan dan penyalurannya tepat sasaran, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten melibatkan para pelaku ekonomi dari sektor transportasi Ojek Online (Ojol) pada proses pendistribusian bantuan.
“Itu bagian inovasi yang kita lakukan agar bantuan itu sampai kepada penerima manfaat,” pungkasnya.
Kemudian untuk tahun 2024, menurut Al Muktabar, program itu akan terus dilaksanakan selain juga akan difokuskan pada peningkatan desa melalui bantuan dana insentif yang ditingkatkan dari semula Rp60 juta menjadi Rp100 juta per desa.
“Itu diharapkan dapat memantik berbagai program dan manajemen desa, sehingga setiap desa akan semakin berkembang,” jelasnya.
Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti menambahkan, sejak awal tahun 2023 sampai sekarang Pemprov Banten terus menggulirkan berbagai kegiatan Bansos yang difokuskan pada lima aspek di atas dengan pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,2 triliun, tersebar di 16 OPD di Lingkungan Pemprov Banten.
“Selain itu kita juga mendapat penghargaan Dana Insentif Fiskal dari pusat atas keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting sebesar Rp18 miliar, dan anggaran itu akan Kembali kita berikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang konkrit,” ujarnya.
Bansos yang diberikan di Kabupaten Tangerang ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem 3.000 orang, Bantuan Susu dan Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting 1.191 orang yang diantar oleh Ojek Online. Bantuan Makanan Bernutrisi kepada 100 anak stunting.
Bantuan 100 kg ikan konsumsi, bantuan penerangan Lisdes 2.500 KK. Lalu bantuan beras perlindungan sosial tahap 2 sebanyak 26.928 KPM, masing-masing mendapat 10 kg serta bantuan UEP sebanyak 920 KPM dimana masing-masing mendapatkan Rp2,5 juta. (red)
