CILEGON – Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati menyayangkan dugaan adanya upaya-upaya intervensi bahkan mengarah pada intimidasi kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Pemuda Pancasila, ormas pendukung Walikota Cilegon terpilih, Helldy Agustian yang juga diketahui sekaligus merupakan Ketua dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cilegon.
Terlebih, dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat tentang ‘Permohonan Kerja Sama Satu Pintu’ dengan kop surat MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon yang beredar dan diketahuinya.
“Jangan sampai disalahgunakan lah pemerintahan, karena kalau persoalan pelantikan (Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih-red) kan semua sudah diatur oleh Pemkot,” ungkap Ati, Rabu (10/2/2021).
Seperti dalam surat bernomor 01.A1/MPC-PP/CLG/ yang ditujukan kepada pimpinan BUMN/BUMD/Swasta tersebut dijelaskan bahwa untuk suksesnya acara pelantikan kepala daerah terpilih Pemuda Pancasila dalam kapasitasnya sebagai panitia satu pintu ucapan selamat atas dilantiknya walikota mengajak seluruh perusahaan untuk berpartisipasi dalam pemasangan beragam bentuk publikasi ucapan selamat yang terbagi dalam empat varian paket yakni smart, silver, gold dan platinum. Nilainya pun bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta yang akan dibebankan ke keuangan perusahaan.
“Tinggal diserahkan saja itu, secara aturannya dibenarkan atau tidak. Ibu tidak mencampuri urusan surat itu sebenarnya, cuma sangat disayangkan saja kalau ada surat semacam itu. Karena kan selama ibu dilantik ngga juga (ada surat dari Ormas), waktu Pak Iman juga ngga ada begini,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon, Eka Wandoro Dahlan yang dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui adanya surat tersebut. Namun demikian dirinya beralasan bahwa peredaran surat tersebut tanpa adanya koordinasi dengan pihaknya di MPC Pemuda Pancasila.
“Tapi setelah kami tahu, kami sudah memerintahkan untuk dicabut. Tapi kalau lihat, (isi) surat itu tidak ada sifatnya paksaan, modelnya seperti proposal biasa, kalau mau silakan, kalau ngga mau juga ngga apa-apa, tidak ada paksaan,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Surat yang dibubuhi dengan stempel ‘one door’ tersebut, kata Eka, dikeluarkan oleh organisasi di tingkat ranting. “Intinya surat itu tanpa sepengetahuan MPC, dan kita sudah memerintahkan untuk tarik kembali. Dan kita memohon maaf atas ini ke perusahaan-perusahaan,” tandasnya. (dev/red)
