SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mencatat sebanyak 10 pejabat eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terpapar Covid-19. Bahkan, satu di antaranya meninggal dunia.
Berikut nama pejabat yang terpapar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E. Kusmayadi, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Gunawan Rusminto. Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Beni Ismail, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nurhana, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Tri Nurtopo, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mahdani, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nana Suryana, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Soerjo Soebiandono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), M Husni Hasan.
Diketahui, dari 10 orang oejabat tersebut dua diantaranya yaitu Kepala BPKAD Rina Dewiyanti dan Kepala Insoektorat E. KKusmayadi sudah beraktifitas seperti sedia kala. Sedangkan pajabat yang meninggal akibat terpapar Covid-19 yakni Kepala DLHK, M Husni Hasan.
Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti membenarkan terdapat 10 pejabat eselon II yang terpapar Covid-19.
“Yang lu (wartawan) tahu siapa? Pak Beni oke, Inspektorat, oke. Pak Tri (Dishub) Oke, Dinsos bu Nurhana. Oke, Bu Rina (BPKAD) Oke, Pak Nana (BPBD). Oke yah, pak Gunawan. Oke, Pak Husni. Oke, terus Pak Mahdani. Oke, satu lagi Pak Doni (Soerjo Soebiandono). Berarti ada 10,” ujar Ati, Kamis (11/2/2021).
Dijelaskan Ati, dari 10 orang pejabat enam di antaranya dirawat dan sisanya melakukan isolasi mandiri. “Enam orang dirawat, empat orang isolasi mandiri (karena) gejalanya ringan. Yang ngga dirawat, Pak Beni, Pak Gunawan, Pak Doni, satu lagi lupa. Jadi, enam dirawat,” jelasnya.
“Jadi, kan ketika Pak Gubernur sudah menyatakan kan sudah ada, pejabat saya positif. Ya saya ngga perlu (ngomong) lagi. Gubernurnya yang tertinggi udah ngomong,” sambungnya.
Saat disinggung banyaknya eselon II yang terpapar akibat kebijakan work from home (WFH) yang kurang efektif, Ati menilai, WFH efektif jika hal itu dilakukan dengan benar.
“WFH nya makanya jangan pada jalan-jalan geh. Maksudnya ketika WFH bukan ngga efektif, (tapi) WFH efektif jika dilakukan dengan benar gitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ati mengungkapkan, data aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar Covid-19 yakni seper sepuluh dari total ASN yang ada baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu Desember 2020 hingga Februari 2021.
“Klaster Kantor, jadi, ada satu yang kena maka dia tertular. Bulan-bulan ini masih sama riskannya dengan tiga bulan kemarin, Desember Januari dan Februari. Tapi sekarang sih sudah ada penurunan,” pungkasnya. (Mir/Red)
