TANGSEL – Kota Tangerang Selatan yang luas wilayahnya hanya 147,2 km, serta memiliki 7 kecamatan dan 54 kelurahan, menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis, yaitu senilai Rp3,7 triliun.
Meski demikian, pengamat Politik Indonesia Ray Rangkuti menyebut, APBD Kota Tangerang Selatan yang begitu besar itu dipastikan tidak untuk mengurusi semua wilayahnya.
Pasalnya daerah seperti Bumi Serpong Damai (BSD) Kecamatan Serpong, Aalam Sutera Kecamatan Serpong Utara, dan Bintaro Kecamatan Pondok Aren sudah dikuasai oleh pengembang-pengembang besar.
“Sudah Kotanya kecil, APBDnya begitu besar, yang lucu lagi, yang diurusinya itu hanya sebagian wilayahnya yang kecil itu, ya kaya plosok-plosok Ciputat, Pamulang, Setu, dan lain-lain itu,” kata Ray di kawasan Serpong, (27/6/2019).
Mantan Aktivis mazhab Ciputat itu menjelaskan, Sejatinya dengan APBD yang hampir mencapai Rp4 triliun itu, perkembangan Tangsel ke arah kota mercusuar, khusunya di Banten, bukanlah hanyalan. Hal itu menurutnya adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa dicapai, bahkan dalam hitungan tahun.
“Masalah Tangsel memang bukan masalah dana. Tapi soal pengelolaan dana untuk kepentingan pemajuan kota dan warga Tangsel. Dan semua kemacetan itu, tentu saja, berputar dan berpusat pada kepemimpinan. Dalam hal ini adalah wali kota Tangsel,” ungkapnya.
Lanjut Ray, tanpa visi, kemauan, pendekatan partisipasi, dan membuang semangat nepotisme, maka akan sulit membangun Tangsel lebih cepat dari yang dibayangkan atau direncanakan. Apalagi diperparah oleh tipisnya semangat anti korupsi dan membangun pemerintahan yang transparan. Maka jadilah kota Tangsel seperti bendungan air yang dapat menghimpun berjuta galon air tapi airnya dialirkan.
“Oleh karena itu, dibutuhkan figur baru agar dapat mengalirkan air bendungan secara konstan, merata dan lancar,” tandasnya. (Ihy/Red)
