SERANG – DPRD Banten meminta program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2021 tetap mengacu pada pemulihan ekonomi. Seperti diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan dana pinjaman sebesar Rp4,9 triliun ke pemerintah pusat untukdigunakan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah akibat bencana non alam Covid-19.
Dari besaran dana hutang tersebut, Rp856 miliar masuk dalam APBD Perubahan 2020 sedangkan sisanya Rp4,1 triliun akan dimasukkan pada APBD 2021.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni meminta Pemprov juga tetap fokus dalam pemulihan ekonomi.
“Kemarin disampaikan ke kita jika akan memulihkan APBD. Dengan pulihnya APBD maka akan berefek pada pergerakan ekonomi di Banten. Tapi kalau mau lebih jelas bisa tanyakan ke Sekda,” ujar Andra, Jumat (11/9/2020).
Dikatakan Andra, dari pengajuan rencana kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2021 diproteksi nilai APBD mengalami kenaikan.
“Rancangannya jadi kurang lebih Rp15 triliun. Tapi belum detail karena belum dibahas berdasarkan program. Kita belum bahas masih sebatas postur dulu,” kata Andra.
Dirinya juga menilai, dalam pembahasan APBD 2021 masih banyak waktu. “Masih ada waktu, batasnya kan 30 November. Kalau KUA PPAS di 17 September dan itu tidak mengikat karena pembahasan saja belum,” katanya.
Seperti diberitakan, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pembiayaan daerah tahun 2021 itu akan difokuskan untuk membiayai program-program prioritas tahun depan, dalam meningkatkan ekonomi dan infrastruktur di Provinsi Banten sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
“APBD 2021 tema kita itu peningkatan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur dan ekonomi. Prinsipnya agenda kerja kita akan mengkafer (program) paday karya. Dan tahapan ini diharapkan jadi bagian dari skema pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Muktabar mengaku, pihaknya juga telah mengajukan rancangan KUA PPAS kepada DPRD Banten.
“Berikutnya kita mulai memasuki tahapan komunikasi teknis komposisi postur APBD kita, penganggaran kita. Kemarin itu baru tahapan informasi postur pembiayaan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
(Mir/Red)
