KAB. SERANG – Pelayanan di Samsat Cikande menuai sorotan tajam setelah ribuan masyarakat memadati area layanan hanya untuk melakukan cek fisik kendaraan dan pembayaran pajak.
Antrean panjang dan kepadatan wajib pajak yang nyaris tak terkendali menjadi bukti bahwa sistem pelayanan belum siap menghadapi lonjakan pemohon.
Plt Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PDD) Cikande, Bambang Dwi mangatakan, secara terbuka mengakui bahwa lonjakan ini membuat pihaknya kewalahan.
Ia menyebutkan bahwa hingga pukul 11.00 WIB, lebih dari 400 wajib pajak telah masuk ke ruang pelayanan, sementara di luar gedung diperkirakan ada sekitar 1.000 orang lagi yang menunggu giliran.
“Memang sangat antusias, tapi ini juga jadi evaluasi besar buat kami. Ada banyak hal yang ternyata belum siap,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Bambang menambahkan, koordinasi dengan kepolisian sudah dilakukan karena cek fisik kendaraan adalah wewenang mereka.
Namun, pelimpahan tanggung jawab antarinstansi justru memperlihatkan betapa tidak sinkronnya sistem layanan publik yang seharusnya terintegrasi.
Arahan Gubernur Banten yang diterima pihaknya pun baru sebatas wacana. Sistem antrean yang diminta untuk dibenahi belum bisa diterapkan secara optimal.
“Arahan sudah ada, tinggal implementasi yang masih perlu waktu. Harapannya besok sudah bisa diterapkan,” ujar Bambang.
Persoalan lain muncul dari sisi fasilitas. Pegawai Samsat diminta memarkir kendaraan di luar area, karena area parkir sudah tidak lagi mampu menampung kendaraan masyarakat.
Namun, itu pun dianggap solusi tambal sulam karena tidak menyentuh akar persoalan, yakni minimnya manajemen arus pengunjung.
“Kita juga harus pikirkan soal kesehatan. Kami sudah minta Dinas Kesehatan siaga, kalau-kalau ada kondisi darurat akibat kerumunan,” ujarnya, tanpa menyebut rencana teknis mitigasi yang konkret.
Bambang tak menampik, sistem pelayanan Samsat seharusnya dibagi lebih rapi. Untuk itu, saat ini masyarakat yang hanya melakukan pembayaran tahunan diarahkan ke mobil layanan luar, sementara pelayanan lima tahunan yang memerlukan cek fisik tetap di dalam.
Ironisnya, di tengah kekacauan ini, pendapatan tetap menjadi sorotan utama.
“Sampai jam 12.00 siang tadi, kami sudah kantongi lebih dari Rp300 juta,” katanya, seolah mengisyaratkan bahwa target penerimaan lebih diutamakan dibanding kenyamanan publik.
Evaluasi disebut akan terus dilakukan, termasuk kemungkinan pembatasan jumlah pengunjung harian. Namun lagi-lagi, tidak ada kepastian kapan pembenahan ini benar-benar terwujud.
“Nanti kita lihat hasil evaluasinya, bisa saja ada pembatasan, tergantung situasi ke depan,” ujarnya.
Penulis : Rasyid
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
