PANDEGLANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi memprediksi anggaran pembangun fisik tahun 2023 mendatang untuk Kabupaten Pandeglang diprediksi akan lebih kecil dibandingkan tahun 2022 ini.
Kata Udi, tahun 2022 ini anggaran pembangunan fisik khususnya yang diberikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang untuk program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) sebesar Rp128 miliar. Angka sebesar itu diperuntukkan pembangunan ruas jalan kabupaten sepanjang 50,74 kilometer.
Namun tahun depan yakni di tahun 2023 mendatang kemungkinan besar angka tersebut akan jauh menurun karena beberapa alasan, salah satunya karena beban pemerintah untuk gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akan tetapi, Udi belum bisa memastikan berapa angka pasti penurunannya karena harus melihat terlebih dahulu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima. Namun dirinya berharap anggaran untuk pembangunan fisik khususnya program Jakamantul minimal di angka Rp100 miliar.
“Salah satunya ada beban pemerintah terhadap penggajian PPPK. Ini sedang kami lihat DAK untuk kegiatan fisiknya dulu karena kalau angka DAK untuk pembangunan fisik sudah ada baru bisa kami perkirakan berapa penurunannya,” tegas Udi, Senin (7/11/2022).
Ia memprediksi anggaran DAK fisik yang akan diberikan pada DPUPR kurang dari Rp55 Miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 ini angka tersebut jauh sangat menurun.
“DAK untuk fisik terutama DPUPR ini prediksi saja, kurang lebih Rp55 Miliar. (Kemungkinan masih bisa bertambah dari Rp55 Miliar) karena ada pagu indikatif, DAK fisik dan ada dari APBD. Saya belum bisa memastikan (diangka Rp100 Miliar) makanya mau liat DAK-nya dulu,” ucapnya.
Udi mengakui dengan adanya pembangunan fisik terutama pembangunan jalan dari program Jakamantul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya berharap Bupati Pandeglang lebih mengutamakan kucuran dana untuk pembangunan fisik dibandingkan dengan program lain yang kurang penting.
“Keinginan bupati bahwa program Jakamantul ditargetkan harus Rp100 Miliar, itu keinginan bupati. Tapi lagi-lagi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pun sampai hari ini masih merasa bingung harus dari mana anggaran tersebut terpenuhi. Dengan adanya program Jakamantul, semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaat bahkan mengapresiasi baik ke DPRD maupun ke Pemkab,” tutupnya. (Med/Red)
