SERANG – Pemprov Banten menilai penggabungan atau merger Bank Banten dengan Bank Jabar Banten (BJB) merupakan langkah konkret penyelematan bank milik Pemprov Banten. Diketahui, sebelumnya pemprov telah menjajaki peluang dengan beberapa investor, namun menemui titik buntu.
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, skema merger merupakan bagian dari penguatan modal dan penguatan aset.
“Ini langkah konkret. Karena beberapa waktu lalu kita juga analisa skema dengan mencariakn investor. Tapi menemui titik buntu,” kata Andika saat ditemui di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (28/4/2020).
Ia menjelaskan, dalam proses pengembangan Bank Banten harus didasari latar belakang pembentukan. “Kita harus urut dari awal. Dari proses akuisisi dari sebelumnya Bank Pundi menjadi Bank Banten. Kita lihat persoalannya seperti apa. Hingga saat saya dan Pak WH (Wahidin Halim) menjabat seperti apa kondisinya,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga menilai, dalam melakukan penyelamatan Bank Banten harus dilakukan secara komprehensif dan tidak setengah-tengah.
“Percuma disuntik Rp2 triliun kalau nggak diperkuat manajemennya,” kata Andika.
Terkait perubahan nama Bank Banten pasca merger, Andika menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik saham.
“Yang terpenting harus ada nama Bantennya. Itu teknis, tapi terpenting bagaimana merger ini dapat menyelamatkan Bank Banten. Apalagi kan kita tahu saat diakuisisi dari Bank Pundi punya kantor cabang di Indonesia, dan ini yang kita pikirkan,” ujar Andika.
Sebelumnya, Pemprov Banten pada 21 April 2020 lalu memindahkan rencana kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank BJB. Pemindahan itu juga menimbulkan kekhawatiran nasabah, dimana masyarakat mau tidak mau mengambil tabungan di Bank Banten karena khawatir dana yang ditabungkan hilang.
(Tra/Mir/Red)
