SERANG – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai Gubernur Banten Wahidin Halim telah gagal dalam meminalisir konflik daerah. Hal itu menanggapi laporan Gubernur terkait aksi penjebolan ruang kerja pada unjuk rasa buruh pada 22 Desember 2021 lalu.
Uday menilai, Gubernur Banten sudah menutup ruang komunikasi dengan rakyat dalam hal ini para buruh dengan segala macam arogansinya.
“Gubernur Banten seolah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghasut para pengusaha untuk memecat buruhnya dan menggantikan dengan buruh yang diupah Rp2,5 juta per bulan,” kata Uday, Senin (27/12/2021).
Pernyataan tersebut, menurut Uday, sangat arogan dan tidak beradab. Sehingga menjadi pemicu kerusuhan dan keresahan rakyat khususnya buruh.
“Dan dengan politik playing victim yang sedang dimainkan saat ini seolah diarahkan untuk konflik sesama rakyat Banten. Hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahan atas ucapan-ucapan yang tidak beradabnya.
Kegagalan dalam memimpin, mengayomi dan membela rakyatnya saat ini, dan dengan niatan memenjarakan rakyat buruh, maka Gubernur Banten sudah gagal dalam tugas sebagai abdi rakyat dan abdi negara. Maka sudah selayaknya untuk dimakzulkan,” ujarnya.
Diketahui, Polda Banten hari ini telah menetapkan dua oknum buruh yang diduga terlibat dalam aksi penjebolan dan pengerusakan ruang kerja Gubernur Banten pada unjukrasa, Rabu (22/12/2021) lalu.
Selain penetapan dua tersangka, Polisi juga masih mengejar enam oknum buruh yang saar ini dittapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).
(Mir/Red)
