CILEGON – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Alifitra Salam menyatakan akibat pandemi Covid-19 potensi politik uang pada Pilkada serentak 2020 makin besar. Ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.
Sebab itu pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu khususnya di Banten agar mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang. Itu dilakukan guna menjaga marwah Pilkada serentak berintegritas.
“Hasil survei menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat suka uang, ini survei di Pulau Jawa, saya kira Banten juga masuk pulau Jawa ya,” ujarnya usai acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon, Kamis (23/7/2020).
Dia menjelaskan bahwa alasan masyarakat menerima uang beraneka ragam. “Menurut survei alasannya rezeki tidak dapat ditolak, pengganti uang hari ini tidak masuk kerja, ada yang mengatakan ini untuk beli sembako dan lain-lain. Jadi saya kira dalam masa pandemi Covid-19 ini dimana tingkat ekonomi masyarakat makin turun, kebutuhan semakin besar, sehingga money politic makin besar,” katanya.
Namun demikian, kata dia, memang dalam menindak praktik politik uang ini cukup sulit. Sebab, butuh beberapa unsur pelapor, terlapor dan bukti yang kuat.
“Persoalannya memang di sini (politik uang-red) dalam pelaporannya, sehingga memang harus ada klarifikasi, siapa yang melaporkan, kemudian siapa yang dilaporkan, nah kadang-kadang yang melaporkan ini tidak bisa diklarifikasi, entah kemana orangnya. Ini jadi problem kita kan,” ucapnya.
Sementara itu Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politik uang. Pihaknya juga berkomitmen menjaga Pilkada di Cilegon berintegritas.
“Salah satu upaya kita supaya Pilkada Cilegon berintegritas melalui acara FGD ini supaya para anggota penyelenggara juga lebih paham lagi dalam melaksanakan tupoksinya,” katanya.
(Man/Red)
