SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia tersebut untuk menyerahkan data kepengurusan yang sah di Partai Demokrat Banten, DPD Partai Demokrat Banten.
Dikatakan Iti, kedatangan pengurus partai untuk menyerahkan data kepengurusan hasil Musda tahun 2018.
“Kunjungan satu silatuhami. Kemudian kami juga ingin menyampaikan data DPD dan DPC Partai Demokrat di Banten yang terdaftar di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) KPU,” kata Iti, Senin (15/3/2021).
Iti mengungkapkan, data yang diserahkan ke Kemenkumhan dan KPU Banten merupakan kepengurusan partai Demokrat di Banten yang memiliki suara yang sah, di antaranya data kepengurusan dan akta notaris DPD dan DPC Partai di Banten sesuai Sipol KPU.
“Pemilik suara yang sah Ketua DPC dan DPD,” ungkapnya.
Jika terdapat nama di luar data yang diserahkan hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengatasnamakan Partai Demokrat di Banten, lanjut Iti, mereka dipastikan tidak sah.
“Jadi tidak ada yang lain mengatasnamakan Banten, kita tidak mendelegasikan yang lain,” ujarnya.
Iti menegaskan, DPD dan DPC Partai Demokrat di Banten tunduk patuh dan solid terhadap Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jadi kalau misalkan sekarang lagi rame GPK-PD (Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat), bahwa di Provinsi ini seluruh DPC solid tidak ada yang terpapar GPK-PD,” tandasnya.
Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengaku, sampai saat ini pihaknya hanya menerima kunjungan dari DPD Partai Demokrat di Banten di bawah kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya.
“Hingga sampai saat ini di KPU Banten seperti yang disampaikan ibu ketua. Tidak ada lagi kelompok lain yang datang ke sini. Faksi KLB belum ada di sini,” katanya.
Dirinya mengungkapkan, KPU RI belum memberikan arahan kepada KPU Banten tentang langkah yang perlu dilakukan atas kondisi yang terjadi di internal Partai Demokrat.
“Kami menunggu KPU RI terkait KLB ini tapi kebijakan kami yang ada di Sipol,” ungkapnya.(Mir/Red)
