TANGSEL – Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bakal mengancam peta politik pada Pilkada Tangsel 2020.
Dijelaskan Direktur Kajian Politik Nasional Adib Miftahul, jika menelisik dari data milik ICW beberapa waktu lalu, nama Rahayu Saraswati yang juga sebagai kader Gerindra yang kini menjadi calon Wakil Walikota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster yang kebetulan, Menteri KKP adalah teman atau rekan satu partai yakni Gerindra.
“Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangerang Selatan,” ujar dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang itu, Rabu (25/11/2020).
Diakui Adib, meski secara yuridiksi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat seperti yang dijelaskan tadi.
“Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementrian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu,” ujarnya.
Lanjut dia, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur ini sangat disayangkan, karena kita tahu kalau sang Menteri berasal dari partai yang sama dengan sang Calon Wakil Walikota di Tangsel yakni Rahayu Saraswati.
“Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat Pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon Nomor 1, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra.” Paparnya
Adib mengingatkan, kalau Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.
“Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi-bagi kekuasaan,” terangnya.
Jelang masa pencoblosan pemilihan walikota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
“Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karena kalau diam saja nanti dimaknai, bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster tersebut. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari ke depan yang sangat menentukan,” paparnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Rahayu Saraswati mengaku masih menunggu kepastian soal kasus tersebut.
“Saya masih menunggu kepastian soal kasusnya sih. Tapi kita belum ada instruksi dan belum ada kabar. Jadi saya belum bisa berkomentar. Saya pun baru dengernya tadi pagi, dari berita,” ungkap Saras.
“Dari pusat enggak ada hubungannya karena kan bisa saja dia ini sebagai individu kalau memang terbukti. Karena saat ini masih ada azas praduga tidak bersalah,” tandasnya.
(Ihy/Red)
