PANDEGLANG – Oknum anggota Polres Pandeglang diduga melarang seorang jurnalis harian mengambil gambar saat unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Pandeglang.
Peristiwa itu bermula saat jurnalis harian yang bertugas di Kabupaten Pandeglang berusaha mengambil gambar beberapa pelajar yang diamankan anggota Polres Pandeglang, namun dihalangi oleh petugas dengan menyingkirkan handphone milik jurnalis sambil melarang untuk mengambil gambar.
“Jangan foto-foto,” singkat oknum anggota Polres Pandeglang yang berpakaian preman sambil berusaha menyingkirkan handphone jurnalis, Kamis (15/10/2020).
Sementara itu, Nipal Sutiana selaku jurnalis yang dilarang mengambil gambar mengaku ulah oknum polisi tersebut menghalang-halangi tugas jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang.
“Tadi pas saya mau mengambil gambar tiba-tiba handphone saya di singkirkan dan dilarang untuk mengambil gambar. Sikap itu jelas tidak dibenarkan karena oknum polisi sudah merampas hak kami sebagai wartawan,” ungkap Nipal yang akrab disapa Openg ini.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pandeglang sudah melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang tercantum dalam bab II asas fungsi hak, kewajiban dan peran pers.
“Ini sudah jelas menghalang-halangi tugas jurnalistik, karena pada pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dan di pasal 4 poin 3 disitu di tuliskan untuk menjamin kemerdekaan pers,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang, AKP Mochamad Nandar saat ditanya mengenai tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pandeglang yang menghalang-halangi jurnalis saat hendak mengambil gambar terkait pelajar yang diamankan ia justru enggan berkomentar.
(Med/Red)
