SERANG – Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak lepas tangan setelah membatalkan alokasi bantuan pulsa internet untuk siswa SMA dan SMK dalam proses pembelajaran dalam jaringan (daring).
Seperti diinformasikan, Pemprov Banten telah mengalokasikan dana Rp11 miliar dari uang pinjaman dan telah masuk dalam APBD Perubahan 2020. Namun, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku BUMN yang memberikan pinjaman itu mencoret usulan karena tidak sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Komentar saya (pemprov) harus komitmen dan jelas membantu masyarakat agar belajar daring bisa terselenggara dengan baik,” ujar Furtasan, Jumat (18/9/2020).
Meski begitu, lanjut Furtasan, masalah tidak hanya selesai dengan hanya memberikan bantuan pulsa.
“Tapi kalaupun sudah dibantu, belum semuanya bisa tercover. Karena (masalahnya) bukan di situ saja, termasuk jaringan. Kuota ada tapi infrastruktur ngga ada sama saja, kayak di gunung belum ada, sehingga belum penuhi target. Jadi di samping penuhi kuota tapi infrastruktur juga harus dibangun dan itu ranahnya Telkom dan provider,” katanya.
Terkait anggaran pulsa tersebut, lanjut Furtasan, hal itu sudah masuk dalam APBD Perubahan 2020. Bahkan, secara pribadi dirinya mengaku senang mendengar kabar tersebut.
“Alokasinya diangka Rp11 miliar. Dan saya pikir, (rapat) kemarin itu ekspose hasil evaluasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tapi ternyata bukan kelanjutan KUA PPAS, makanya mentah lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Furtasan, terkait bantuan pulsa internet bagi siswa sekolah dari mulai SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi sudah merupakan kewajiban pemerintah.
“Awalnya sudah ekspos dan anggota Komisi V senang sekali. Tapi ini kan sudah diambil alih pusat dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi bantuan pulsanya 35 GB. Kemudian guru juga dapat. Tapi yang harus dipikirkan itu jaringannya. Kalau di pelosok tetap saja (nyari sinyal) naik gunung,” pungkasnya.
(Mir/Red)
