SERANG – Komisi V DPRD Banten menilai pemerintah daerah belum dapat menerapkan sekolah tatap muka. Mengingat situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang beberapa hari belakangan mengalami sedikit peningkatan.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Menrofa mengatakan, pemerintah tidak bisa mengabaikan situasi pandemi dengan memaksakan sekolah tatap muka. Dirinya beralasan, karena perilaku anak-anak yang belum bisa mengontrol protokol kesehatan.
“Saya memahami ada beberapa keinginan orangtua supaya anaknya masuk sekolah. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa abai dengan kondisi pandemi. Kemudian kita lihat angka (kasus) sedikit mengalami peningkatan baik nasional dan daerah sehingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Tangerang Raya di perpanjang. Dan menurut hemat saya, masyarakat harus bersabar dengan pembelajaran daring (online),” kata Yeremia saat ditemui di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (11/8/2020).
Menurut Yeremia, yang paling penting dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan dari sekolah kepada anak didiknya.
“Anak saya sekolah di swasta yang satu SMP yang satu lagi SMA. Mereka dari jam 07.00 WIB sampai jam 15.00 WIB betul-betul belajar dan dikontrol oleh gurunya. Dan saya kontrol langsung,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap, bukan hanya sekolah swasta yang melakukan itu, akan tetapi juga sekokah negeri. “Jadi (pembelajaran) tetap berjalan dan berasa seperti di sekolah. Kita pahami memang perlu pengawasan dan terobosan terbaru. Di satu sisi dengan (metode) online bisa memecahkan masalah kekurangan kelas. Misalkan sebagian bisa sekolah tatap muka, sebagian lagi lewat daring. Dan efektifitas (metode) yang dilakukan pada masa pendemi bisa terus dilanjutkan,” jelasnya.
Politisi PDIP itu juga mengaku, Komisi V tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap metode pembelajaran secara daring. “Kita kunjungan ke dalam (daerah), kita upayakan ke sekolah-sekolah. Pantau seberapa efektifnya progres dan kendala yang dihadapi,” katanya.
Terkait kendala, Yeremia mengungkapkan, dari hasil pantauan di lapangan Komisi V juga menemukan para siswa di daerah terpencil mengalami kendala sinyal.
“Ada kendala di daerah kaya sinyal dan kemampuan orangtua untuk menyediakan gadget (handphone). Untuk kuota (internet) baik di BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sudah dialokasikan. Dan kita juga tanyakan ke sekolah sudah disalurkan. Di sisi lain kalau ditemukan fakta lain, kalau ada pengaduan kita akan follow up,” ujarnya. (Mir/Red)
