PANDEGLANG – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan menyebut dari 200 pengaduan terkait pengelolaan bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Banten, untuk Kabupaten Pandeglang hanya ada 7 pengaduan. Dari data itu, Ombudsman menilai pengelolaan bansos di Pandeglang cukup baik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban.
Menurut Dedy, selama masa pandemi Covid-19 penyaluran bansos menjadi hal yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman.
“Ada sekitar 200 jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman Banten, Pandeglang sendiri hanya ada 7 pengaduan. Kami berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan,” katanya, Jumat (10/7/2020).
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengaku bersyukur dengan minimnya jumlah pengaduan, akan tetapi pihaknya tetap akan melakukan evaluasi agar ke depannya makin lebih baik.
“Minimnya pengaduan masyarakat tentang bansos ini kita sangat bersyukur, akan tetapi kita tetap instrospeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan kita, agar ke depannya lebih baik lagi,” jelas Tanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengaku masih menemukan beberapa kendala di lapangan terkait penyaluran bansos.
“Setelah kita mengecek data tersebut dengan pihak desa kami menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti penerima bansos orangnya sudah meninggal, pindah domisili, sudah sejahtera dan lain sebagainya. Ini yang menjadi konsentrasi kami, agar bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran dan transparan,” tutupnya. (Med/Red)
