SERANG – DPRD Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak asal-asalan membuat program untuk menurunkan angka pengangguran.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survey terkait angka penangguran secara nasional. Hasilnya Banten menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 8,01 persen, disusul Jawa Barat dengan 7,69 persen, Maluku 7,02 persen, Kalimantan Timur 6,88 persen dan Sulawesi Selatan 6,07 persen.
Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, tingginya tingkat penangguran sudah terjadi sebelum pandemi COVID 19. Bahkan dirinya meyakini, angka pengangguran di Banten makin bertambah di tengah mewabahnya virus corona.
“Pengangguran tinggi ketika kondisi masih normal, sekarang kondisinya COVID. Pertanyaanya apakah kita yakin Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) akan cepat melakukan penurunan. Saya yakin ini bertambah apalagi ada pabrik yang tutup. Makanya (program) pemerintah jangan asal-asalan,” kata Nizar kepada BantenNews.co.id, Sabtu (9/5/2020).
Ke depan, lanjut Nizar, dinas terkait dapat merancang program yang lebih inovatif dalam menekan angka pengangguran.
“Ketika wabah berhenti, ambil langkah-langkah dalam melakukan tindakan. Sehingga ke depan (angka) pengangguran bisa teratasi,” ujar Nizar.
Nizar menilai, seharusnya Pemprov Banten mempunyai ketentuan yang berlaku untuk seluruh pabrik di Banten. Salah satunya terkait level tenaga kerja.
“Kalau kebutuhan tenaga kerja levelnya tidak terlalu rumit maka bisa memprioritaskan pemuda daerah. Jangan kemudian yang bekerja di Banten banyaknya dari luar daerah,” paparnya.
“Kecuali levelnya butuh spesialis maka boleh mendatangkan. Sama juga soal TKA (tenaga kerja asing) kalau levelnya khusus maka boleh didatangkan dengan catatan ada transfer ilmu kepada putra daerah sehingga kalau sumber daya manusia di kita sudah bisa, maka nanti akan ada pembatasan tenaga asing,” sambung Nizar.
Dirinya berharap, kedepan seluruh industri di Banten dapat mempriotitaskan tenaga kerja lokal. “Harus ada prioritas sehingga angka pengangguran bisa berkurang,” pungkasnya.
(Tra/Mir/Red)
